Sanksi PTDH Irjen Ahrie Sonta Dinilai Bukti Keseriusan Polri

Ntvnews.id, Jakarta - Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjatuhkan sanksi pemecatan tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Inspektur Jenderal Polisi Ahrie Sonta Nasution terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.

Menyikapi putusan ini, Ketua Departemen Ketahanan Nasional DPP KNPI Sandri Rumanama, memberikan apresiasi penuh terhadap langkah Polri dalam menyikapi persoalan ini.

“Saya rasa tepat jika di-PDTH, kita apresiasi itu,” ujarnya kepada wartawan, Rabu, 11 November 2026.

Sandri Rumanama yang dikenal juga sebagai pendiri lembaga kajian Kontra Narasi ini, mengatakan bahwa hal tersebut menjadi pelajaran penting bagi aparat penegak hukum untuk tidak salah menggunakan kewenangan yang diberikan secara konstitusional.

Ketua Departemen Ketahanan Nasional DPP KNPI Sandri Rumanama.

Ia menambahkan bahwa langkah tim-Komisi Kode Etik Profesi yang dipimpin Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Komisaris Jenderal Polisi Rudi Darmoko sebagai Ketua Tim KKEP. Kemudian Wakil Ketua Tim KKEP Irjen Pol Roma Hutajulu. Sementara bertugas sebagai anggota KKEP, yakni Irjen Jayadi, Irjen M Zulkarnain, Irjen Rahmat Setiadi, menunjukkan tekad yang kuat dan serius dalam menyikapi kasus penyadapan tersebut.

“Ini bukti komitmen dan tekad yang kuat Polri dalam menyikapi persoalan ini kita beri dukungan penuh kepada tim bekerja secara profesional dan proporsional,” tandasnya.

Diketahui, Irjen Ahrie Sonta Nasution dijatuhi sanksi PTDH oleh KKEP Polri terkait kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah pihak. Ahrie Sonta dinilai KKEP Polri terbukti melakukan pelanggaran.

Meski begitu, Ahrie Sonta tak terima dengan putusan tersebut dan menyatakan banding.