KPK Dalami Kronologi Summarecon Siapkan Uang untuk Urus HGB

Ntvnews.id, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami keterangan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) Jaya, Hercules Rosario Marcal, mengenai kronologi PT Summarecon Tbk menyiapkan sejumlah uang untuk berbagai pihak dalam kasus pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB).

Pemeriksaan terhadap Hercules dilakukan penyidik lembaga antirasuah pada Kamis, 12 November 2026, dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pengurusan HGB di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

"HCL (Hercules) ini membantu penyidik untuk bisa mengungkap secara utuh bagaimana kronologi peristiwanya, bagaimana PT SMC ini menyiapkan sejumlah uang baik untuk dugaan pemberian suap kepada oknum-oknum di ATR/BPN dan juga penyiapan uang lainnya yang salah satunya diberikan kepada saudara HCL," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, 12 November 2026.

Baca Juga: Hercules Ancam Laporkan Kementerian ATR/BPN ke KPK Jika Buka Blokir Lahan Sepihak

Usai menjalani pemeriksaan, Hercules membeberkan materi yang ditanyakan oleh penyidik KPK kepada dirinya. Ia mengaku telah memberikan keterangan perihal penerimaan uang sebesar Rp 800 juta dari pihak pengacara PT Summarecon Tbk.

Menurut Hercules, dana tersebut diterimanya untuk membantu melakukan mediasi sengketa tanah seluas 65 hektar yang terletak di Kabupaten Bogor.

"Mereka (PT Summarecon Tbk) minta untuk saya bantu untuk memediasikan kepada tim hukum GRIB maupun tim hukum ahli waris untuk supaya ketemu jalan keluar yang terbaik. Dan jalan keluar itu ya untuk perdamaian, dan inti perdamaian itu, mungkin mereka mau menyelesaikan. Jadi, inti pada uang yang Rp 800 juta yang saya balikkan itu, tujuannya itu," kata Hercules.

Selain menyoroti kasus di Kabupaten Bogor, Hercules melontarkan tudingan keras terhadap sepak terjang PT Summarecon Tbk. Ia menilai pengembang tersebut kerap bermain kotor dalam proses pengurusan sertifikat HGB, tidak hanya di satu wilayah saja, melainkan di berbagai daerah di Indonesia.

"Bukan hanya cuma di Bogor saja, di Kelapa Gading, di Tangerang, di Jogja, di Jawa Timur, di Manado, di mana-mana Summarecon, Summarecon, Summarecon ini dia selalu melakukan kejahatan itu untuk sertifikat orang yang dibobolin sertifikat," ucap Hercules.

Dalam kesempatan yang sama, Hercules juga mengaku sempat mengingatkan para pejabat di lingkungan Kementerian ATR/BPN agar berhati-hati dalam menerbitkan maupun mengurus sertifikat HGB. Ia bahkan mengaku pernah menghubungi Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Kementerian ATR/BPN, Lampri, guna memperingatkannya ihwal pemblokiran tanah.

"Langsung juga aku menelepon Dirjen ATR, Saudara Lampri. Dan aku speaker semua dengan Pak Dirjen, 'Hati-hati, ini tahan sertifikat hak milik diubah menjadi HGB. Ini hati-hati, nanti kalian ada persoalan hukum kalian ditangkap semua loh.' Dan tidak lama kemudian, terjadilah OTT itu," jelasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, KPK masih terus mengembangkan penyidikan guna mengusut tuntas pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam pusaran kasus suap pengurusan HGB di Kementerian ATR/BPN serta aliran dana dari korporasi terkait.