Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad
Ntvnews.id, Jakarta - PT Rans Entertainment Indonesia Tbk (RANS) memberikan klarifikasi resmi menanggapi sorotan publik mengenai potensi konflik kepentingan yang melibatkan Raffi Ahmad selaku pemegang saham mayoritas perusahaan sekaligus Utusan Khusus Presiden (UKP).
Dalam siaran pers bertajuk Penjelasan PT Rans Entertainment Indonesia Tbk atas Penyediaan Jasa Influencer, pihak manajemen menegaskan bahwa perusahaan telah berdiri sejak 2018. Selain itu, kekayaan intelektual (intellectual property atau IP) The Dudas-1 disebut telah diciptakan sejak pertengahan 2024, jauh sebelum Raffi Ahmad dilantik sebagai pejabat negara.
"Perseroan memahami adanya perhatian publik terkait kemungkinan potensi konflik kepentingan antara Raffi Ahmad sebagai pemegang saham mayoritas RANS, dengan Raffi Ahmad yang juga merupakan Utusan Khusus Presiden," tulis pernyataan resmi manajemen RANS, 12 November 2026.
Baca Juga: KPK Buka Peluang Usut Temuan ICW Terkait Rp14,69 Miliar ke Perusahaan Raffi Ahmad
Manajemen merinci bahwa IP The Dudas-1 lahir pada pertengahan 2024. Sementara itu, pelantikan Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden baru terlaksana pada 22 Oktober 2024.
Klarifikasi ini juga menyoroti rekam jejak The Dudas-1 sebelum terlibat dalam kampanye bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). RANS mengungkapkan bahwa properti intelektual tersebut telah memproduksi sekitar 90 konten sebelum menerima penunjukan proyek dari pemerintah. Jumlah tersebut diklaim jauh melampaui kuantitas konten yang diproduksi khusus untuk kampanye bersama KKP.
"Sebagai ilustrasi, The Dudas-1 telah membuat kurang lebih 90 konten sebelum penunjukan dari KKP, jauh lebih banyak apabila dibandingkan dengan konten yang diproduksi oleh The Dudas-1 untuk campaign bersama dengan KKP," jelas manajemen RANS.
Isu potensi konflik kepentingan ini mencuat ke publik setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap adanya pengadaan jasa influencer senilai total Rp14.696.955.002 yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia.
Berdasarkan siaran pers ICW tertanggal 9 November 2026, terdapat delapan paket pengadaan dari dua kementerian yang berlangsung sepanjang periode 2024–2026. Sebanyak lima paket berasal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui satuan kerja Museum dan Cagar Budaya pada 2024, sementara tiga paket lainnya berasal dari KKP pada tahun anggaran 2025 dan 2026.
Dari total keseluruhan pengadaan tersebut, porsi kontrak terbesar berasal dari KKP dengan nilai mencapai Rp10.796.955.000.
ICW menyoroti kedekatan struktural kepemilikan perusahaan dengan pejabat publik. Merujuk pada dokumen korporasi yang dihimpun Project Multatuli, PT Rans Entertainment Indonesia memegang 99,1 persen saham PT Rans Animasi Indonesia. Di sisi lain, Raffi Ahmad tercatat menguasai mayoritas saham di perusahaan induk tersebut serta memiliki 0,9 persen saham secara langsung di PT Rans Animasi Indonesia.
Kondisi ini dinilai ICW memunculkan celah potensi konflik kepentingan, mengingat perusahaan yang terafiliasi dengan pejabat publik menerima proyek pengadaan barang dan jasa dari instansi pemerintah dalam rentang waktu yang bersamaan dengan masa jabatannya.
Menanggapi temuan dan sorotan tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan menelaah lebih lanjut apakah persoalan ini mengandung unsur dugaan tindak pidana korupsi serta apakah hal tersebut masuk dalam yurisdiksi kewenangan lembaga antirasuah.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, juga mendorong kementerian terkait agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengadaan barang dan jasa yang telah berjalan. Evaluasi tersebut mencakup seluruh tahapan, mulai dari fase perencanaan, pelaksanaan, hingga penilaian hasil pekerjaan.
"Langkah pertama yang penting dilakukan adalah institusi terkait melakukan evaluasi atas proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan tersebut. Bagaimana tahap perencanaannya, pelaksanaannya, dan juga tentunya evaluasinya," tegas Budi.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
