Kapolri Ungkap Peran 4 Tersangka Kasus Penyadapan, Listyo Tentukan Target

Ntvnews.id, Jakarta - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan peran empat tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan sistem penyadapan di lingkungan Polri. Salah satunya mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo yang diduga memberikan perintah sekaligus menentukan target penyadapan.

Hal tersebut disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026). Empat tersangka tersebut masing-masing berinisial LSP, SU, EH, dan AS.

"Pertama, Jenderal LSP, yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabakmon AS, serta menjadi penerima hasil akhir atau end-user penyadapan," ungkap Suyudi.

Suyudi menjelaskan, tersangka kedua berinisial SU merupakan mantan Kadiv TIK Polri yang menjabat pada periode 2021 hingga Oktober 2026. SU diduga berperan sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan.

SU juga diduga meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabakmon kepada Listyo Sigit, baik berupa laporan harian maupun laporan analisis.

Tersangka ketiga, EH, pernah menjabat sebagai Plt Kabakmon pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025. EH diduga menerima perintah penyadapan dari SU yang disebut berasal dari Jenderal LSP.

Baca Juga: Tegaskan Komitmen SDGs, Presiden Prabowo Soroti Pentingnya Efisiensi dan Tata Kelola Anggaran Negara

"Ketiga, EH, yang menjabat sebagai Plt Kabakmon pada 5 Desember 2024 sampai dengan 7 Oktober 2025, diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari SU yang disebut berasal dari Jenderal LSP, kemudian memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik," papar Suyudi.

Sementara itu, tersangka keempat berinisial AS menjabat sebagai Plt Kabakmon pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026. AS diduga menerima perintah dari Jenderal LSP dan meneruskannya kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik.

AS juga diduga melaporkan hasil penyadapan kepada LSP serta memerintahkan TK melakukan surveillance. Selain itu, AS diduga menginstruksikan penghapusan data hasil penyadapan berupa rekaman suara (voice) dan log, hingga pembubaran grup WhatsApp.

Terkait penahanan, LSP ditahan hingga 23 November 2026, EH hingga 22 November 2026, dan AS hingga 21 November 2026. Adapun SU yang ditetapkan sebagai tersangka pada 5 November 2026 menjalani penahanan rumah sejak 11 November 2026 karena alasan kesehatan berdasarkan pemeriksaan Pusdokkes Polri.

Suyudi menegaskan, seluruh dugaan peran para tersangka masih harus dibuktikan melalui proses hukum dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.