Kapolri Beberkan Rangkaian Penanganan Kasus Penyadapan Presiden Prabowo

Ntvnews.id, Jakarta - Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto membeberkan rangkaian penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo dan tiga anggota Polri lainnya. Pemaparan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.

Dalam rapat tersebut, Suyudi menjelaskan dugaan penyimpangan penggunaan sistem penyadapan di lingkungan Polri, mulai dari pemberian perintah melalui jalur internal atau atensi, proses provisioning tanpa prosedur resmi, hingga penghapusan data hasil penyadapan.

Kapolri mengungkapkan, dalam pelaksanaannya terdapat dua jalur provisioning atau pengaktifan target penyadapan. Pertama, jalur resmi yang berpedoman pada Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 dan SOP Bareskrim tahun 2009.

Proses jalur resmi diawali dengan surat permohonan penyidik yang dilengkapi laporan polisi, resume analisis, dan dokumen pendukung lainnya. Setelah itu, dilakukan verifikasi dan persetujuan secara berjenjang sebelum tim teknis (TSU) melaksanakan provisioning.

Sementara itu, jalur kedua merupakan jalur internal atau atensi yang diduga berjalan tanpa surat permohonan penyidik, surat perintah penyidikan, maupun penetapan pengadilan.

"Target disampaikan secara lisan atau melalui WhatsApp oleh Kabakmon setelah mendapat perintah dari Jenderal LSP, dilanjutkan dengan analisis, persetujuan internal, dan pelaksanaan provisioning oleh tim TSU," papar Suyudi di hadapan anggota Komisi III DPR RI.

Menurut Suyudi, kedua jalur tersebut menggunakan sarana teknis yang sama. Kondisi ini diduga membuat aktivitas penyadapan melalui jalur atensi dapat tersamarkan di antara aktivitas penyadapan yang dilakukan berdasarkan prosedur resmi.

Rangkaian Penanganan Kasus Sejak 30 Oktober 2026

Suyudi kemudian memaparkan tahapan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Polri sejak laporan polisi diterbitkan pada 30 Oktober 2026.

Pada 31 Oktober 2026, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap enam saksi dan empat ahli. Pada hari yang sama, dilakukan gelar perkara untuk meningkatkan penanganan kasus ke tahap penyidikan.

Selanjutnya, pada 1 November 2026, perkara resmi ditingkatkan ke tahap penyidikan. Polisi kemudian memeriksa pelapor dan enam saksi, melakukan penyitaan barang bukti, serta menggelar perkara untuk menetapkan tersangka Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso. Setelah itu, Ahrie ditangkap.

Pada 2 November 2026, Ahrie ditahan dan penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Eko. Sehari kemudian, pemeriksaan dilanjutkan terhadap Eko sebelum penyidik menggelar perkara untuk menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka.

Pada 4 November 2026, polisi menangkap dan menahan Listyo. Penyidik juga memeriksa empat saksi dari pihak provider telekomunikasi dan vendor sistem penyadapan.

Berikutnya, pada 5 November 2026, dilakukan ekspos atau gelar perkara bersama Kejaksaan Agung. Penyidik juga melakukan penggeledahan di kediaman Listyo dan menetapkan Irjen Pol Slamet Uliandi sebagai tersangka. Pada hari yang sama, Ahrie kembali menjalani pemeriksaan tambahan.

Pada 6 November 2026, penyidik berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta memeriksa enam saksi dari personel bagian monitoring.

Pemeriksaan tambahan terhadap Ahrie dan Eko kembali dilakukan pada 7 November 2026. Kemudian, pada 8 November 2026, penyidik melakukan analisis dan evaluasi perkara.

Pada 9 November 2026, pemeriksaan dilakukan terhadap saksi berinisial DM dan F serta tiga saksi lainnya. Selanjutnya, pada 10 November 2026, penyidik memeriksa dua saksi dan tersangka Listyo.

Terakhir, pada 11 November 2026, penyidik memeriksa tersangka Slamet. Berdasarkan hasil pemeriksaan Pusdokkes Polri terkait kondisi kesehatannya, Slamet kemudian menjalani penahanan rumah.