Anggota DPR RI dari Fraksi PAN, Sarifuddin Sudding menyatakan usulan untuk hak Menyatakan Pendapat (HMP) Gibran Rakabuming Gibran. Di depan forum rapat, Sarifuddin mantap mengusulkan HMP. (NUSANTARA TV)
Ntvnews.id, Jakarta - Total 120 anggota DPR RI meneken usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk polemik ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Angka tersebut berasal dari semua fraksi di DPR, dengan jumlah yang bervariasi.
Yang menarik, hanya satu anggota DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang meneken usulan HMP terkait Gibran.
Siapa orangnya?
Adalah Anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding, yang jadi satu-satunya legislator asal PAN yang meneken usulan HMP.
Sudding pun menjelaskan alasannya memilih ikut menandatangani usulan HMP.
"Mencermati putusan MA Nomor 742, Kasasi TUN 2026, tanggal 30 Oktober 2026, dan juga putusan MK Nomor 1 Tahun 2026, terkait dengan surat keterangan penyetaraan ijazah Saudara Gibran Rakabuming Raka, di mana dalam amar putusan MA tersebut telah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum," ujar Sudding di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 11 November 2026.
Sudding mengatakan, amar putusan itu harus dilaksanakan. Di mana ada dua cara.
Yang pertama, kata dia Gibran harus sukarela mengundurkan diri dari jabatan Wapres. Kedua, kata Sudding, adalah ada upaya eksekusi lewat jalur konstitusional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7A.
"Presiden dan/atau Wapres dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR manakala ada 6 persyaratan di situ, melakukan pengkhianatan terhadap negara, melakukan tindak pidana korupsi, melakukan tindak pidana penyuapan atau tindak pidana berat lainnya, melakukan perbuatan tercela, dan atau tidak memenuhi syarat lagi sebagai Presiden dan/atau Wapres," jelas dia.
"Yang menjadi objek adalah Wapres. Di mana surat keterangan yang bersangkutan telah dinyatakan batal dan tidak sah. Dan yang memiliki dimusnahkan. Itu amar putusan," imbuh Sudding.
Karenanya, Sudding sebagai anggota DPR yang memiliki hak interplasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat pun mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat untuk Gibran yang sudah tidak memenuhi syarat sebagai Wapres.
"Karena proses ini sudah melalui pembuktian, lewat lembaga peradilan. Maka saya sebagai anggota DPR dari Fraksi PAN mengusulkan dan hak menyatakan pendapat terkait Saudara Gibran Rakabuming Raka, yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai Wapres," pungkas Sudding.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
