Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa saat memberi keterangan di kompleks parlemen, Jakarta (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menjelaskan bahwa usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh sejumlah anggota DPR berkaitan dengan penilaian bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wapres akibat persoalan ijazah.
"Apabila diperhatikan apa yang disampaikan oleh para pengusul, maka hak menyatakan pendapat ini terkait dengan ketentuan Pasal 79 ayat 4 huruf c Undang-Undang MD3, yaitu hak menyatakan pendapat atas wakil presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden Republik Indonesia," kata Saan di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu, 11 November 2026.
Saan menyebutkan, terdapat 120 anggota DPR RI dari berbagai fraksi yang telah membubuhkan tanda tangan dalam pengajuan HMP tersebut.
Rinciannya, Fraksi PDI Perjuangan menyumbang 14 anggota, Partai Golkar 11 orang, Partai Gerindra 11 orang, Partai NasDem 19 orang, PKB 18 orang, PKS 28 orang, PAN satu orang, serta Partai Demokrat 18 orang.
Baca Juga: 14 Anggota DPR Fraksi PDIP Usulkan Pemakzulan Gibran
Dengan diterimanya usulan tersebut, pimpinan DPR menerima pengajuan HMP dari para anggota sesuai ketentuan Pasal 211 ayat 1 Undang-Undang MD3 dan Pasal 192 ayat 1 Tata Tertib DPR RI.
"Usulan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku," kata Saan.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa Istana menghormati proses politik di DPR terkait penggunaan HMP untuk merespons persoalan ijazah Gibran.
"Kalau berkenaan dengan proses yang terjadi di DPR itu tentunya adalah proses politik yang juga harus sama-sama kita hormati," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.
Ia menjelaskan, DPR beserta setiap anggotanya memiliki hak yang dapat digunakan dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai lembaga legislatif.
Baca Juga: 69 Anggota DPR Fraksi NasDem Ajukan Hak Menyatakan Pendapat soal Ijazah Gibran
"Bagaimanapun memang ada hak-hak yang dimiliki oleh DPR maupun oleh anggota DPR," kata Prasetyo.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
