Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana (tengah), Ketua Umum Partai Umat Ansufri Idrus Sambo (kiri), dan Juru Bicara serta deklarator dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPP TNI) Moeryono Aladin (kedua kanan) menyampaikan keterangan pers di Dewan Kehormatan Penyelangara Pemilu (DKPP), Jakarta, Rabu, 14 Oktober 2026. Dalam konferensi pers tersebut mereka menyampaikan pengaduan terhadap para komisioner KPU RI ke DKPP atas dugaan pelanggaran etik dalam penerbitan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023, khususnya Pasal 18 ayat (3) mengenai persyaratan pendidikan calon wakil presiden. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana menilai rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk melakukan perlawanan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) sebagai bentuk pembangkangan konstitusi.
Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia itu berpendapat Gibran semestinya menyampaikan pengunduran diri secara resmi kepada publik setelah adanya putusan dari kedua lembaga peradilan tersebut.
"Jika tidak menghormati putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, maka sikap itu adalah pembangkangan terhadap konstitusi (constitutional disobedience). Ini adalah contoh yang sangat buruk dari kacamata etika bernegara," kata Denny melalui kanal YouTube pribadinya di Jakarta, Rabu, 11 November 2026.
Ia menegaskan putusan MK dan MA telah bersifat final dan mengikat (final and binding) serta berkekuatan hukum tetap (inkracht), sehingga tidak tersedia lagi upaya hukum lanjutan.
Denny mengaku telah menerima salinan putusan MA yang mengabulkan pembatalan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran. Putusan tersebut memerintahkan kementerian terkait mencabut surat keterangan itu sebagai langkah untuk menyelamatkan demokrasi dari dugaan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan terencana (TSM).
Menurut Denny, pembatalan suket tersebut membuat objek gugatan di PTUN tidak lagi memiliki dasar.
Baca Juga: 18 Anggota PKB Ikut Usulkan Pemakzulan Gibran, Khozin Singgung Polemik Ijazah
"Poinnya adalah setelah putusan dengan jelas mengatakan apa amarnya dan pertimbangan hukumnya, maka surat keterangan sejatinya sudah tidak bisa jadi pijakan lagi. Gugatan di PTUN sebenarnya sudah kehilangan objek," ujar Denny.
Mengenai wacana pengajuan Peninjauan Kembali (PK), ia menilai Gibran tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena bukan pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.
Selain itu, Denny merujuk pada putusan MK terkait pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2024. Menurut dia, putusan tersebut melarang badan atau lembaga tata usaha negara, termasuk kementerian, mengajukan PK atas putusan PTUN.
"Dua langkah yang katanya akan fight itu bukan hanya tidak sesuai dengan teori dan konsep hukum, tapi lagi-lagi menunjukkan kapasitas yang memang tidak dalam level untuk menjadi wakil presiden," ucapnya.
Ia juga mengacu pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur kewajiban pejabat untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
"Saya menyayangkan apa yang disampaikan saudara Gibran tadi. Mudah-mudahan beliau mendengarkan ini dan mengerti bahwa semakin lambat mengambil keputusan yang bijak maka ini semakin buruk sebenarnya bagi beliau. Apalagi, sudah ada proses di DPR," ungkapnya.
Di sisi lain, Denny mengapresiasi anggota DPR RI yang mulai mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Ia juga mendorong agar proses pemakzulan Gibran dapat dipercepat hingga selesai dalam waktu tiga minggu.
Menurutnya, DPR dapat langsung menggunakan HMP tanpa harus terlebih dahulu mengajukan Hak Interpelasi. Ia beralasan putusan MK dan MA telah memberikan dasar hukum yang jelas, sementara jumlah minimal 25 anggota DPR sebagai pengusul HMP telah terpenuhi.
Baca Juga: Saan Mustopa: Usulan HMP DPR Berkaitan dengan Syarat Gibran sebagai Wapres
"Setelah ini diusulkan, disetujui, dan dibentuk panitia khusus (pansus), saya menghitung tidak perlu lebih dari satu minggu. Ini mendorong ke MK. Di MK, walau punya waktu 90 hari, cukup pemeriksaan pendahuluan, jawaban wapres, pembuktian, dan kesimpulan, satu minggu juga sudah cukup. Minggu ketiga sudah proses di DPR," tuturnya.
Denny menjelaskan, apabila DPR menyetujui pemakzulan melalui kuorum kehadiran tiga perempat anggota dan persetujuan dua pertiga anggota, jabatan wakil presiden akan dinyatakan kosong.
Selanjutnya, mekanisme Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 akan berlaku. Berdasarkan ketentuan tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan dua nama calon wakil presiden untuk dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
"Saya mendorong agar proses Pasal 8 ayat (2) inilah yang perlu segera kita lakukan, bukan hanya untuk memberikan kepastian politik, tetapi juga kepastian ekonomi. Karena kita butuh segera selesai persoalan ini," katanya.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
