KPK Periksa 10 Saksi, Termasuk Empat Pihak Swasta dan Enam ASN BNPB

Ntvnews.id, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap 10 saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP) untuk penanganan bencana di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rabu, 11 November 2026.

Para saksi yang dipanggil terdiri atas empat orang dari pihak swasta dan enam aparatur sipil negara (ASN) BNPB. Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

“KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Rabu.

Budi menyebutkan, empat saksi dari kalangan swasta meliputi TSP selaku Direktur PT Trans Lintas Selaras, serta HS, A, dan AP.

Sementara itu, enam ASN BNPB yang dimintai keterangan masing-masing berinisial GP, IBM, KB, MRR, A, dan NLS.

Sebelumnya, pada Senin, 9 November 2026, KPK juga memanggil sembilan saksi dari pihak swasta. Mereka terdiri atas AS dan J, Komisaris PT Trans Lintas Selaras IRF, Direktur PT Lakone Komunika Jaya Abadi WH, serta Direktur PT Menara Internusa Pratama DM.

Selain itu, pemeriksaan dijadwalkan terhadap KAG selaku Direktur PT Betawi Putra Logistik, RN selaku Direktur PT Indoprima Trans, MN selaku Direktur PT Lintas Jaya Express, dan CM selaku Direktur PT Lintas Jaya Logistik.

Dari sembilan orang tersebut, hanya AS, KAG, RN, dan CM yang diketahui memenuhi panggilan penyidik.

Baca Juga: KPK Periksa 9 Pihak Swasta dalam Kasus Korupsi Dana BNPB

Pada Selasa, 10 November 2026, KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap sembilan saksi lainnya. Mereka terdiri atas FN selaku Direktur Utama PT Saung Hiji Rasa, NR selaku Direktur Utama PT Indo Artha Multitek, EDA selaku Direktur Utama PT Amarta Indonesia Organizer, serta TW, HT, IIR, NH, IDP, dan AP dari pihak swasta.

Namun, hanya HT, NR, EDA, IDP, dan AP yang diketahui hadir memenuhi panggilan KPK.

Penyidikan perkara ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di lingkungan BNPB pada 13 Oktober 2026. Dalam operasi tersebut, sebanyak 15 orang diamankan. Sehari kemudian, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka.

Salah satu tersangka adalah BS, adik dari Letnan Jenderal TNI berinisial S yang saat OTT berlangsung menjabat sebagai Kepala BNPB. BS diketahui pernah menjadi Tenaga Ahli Kepala BNPB ketika S masih aktif menjabat.

Empat tersangka lainnya terdiri atas GPS selaku pejabat pembuat komitmen sekaligus Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB, RE selaku Tenaga Ahli Kepala BNPB, GP selaku Direktur PT Trans Lintas Selaras, serta SNG dari pihak swasta.

Dalam perkembangan penyidikan, pada 16 Oktober 2026 KPK menyita barang bukti dengan nilai total Rp5,47 miliar. Barang tersebut mencakup 7.500 dolar AS, 9.000 dolar Singapura, uang tunai Rp3,35 miliar, 56 keping emas seberat total 133 gram senilai Rp315,8 juta, tabungan emas seberat 192 gram senilai Rp452 juta, serta aset kripto senilai Rp1,10 miliar.

Baca Juga: KPK Kembali Periksa Adik Eks Kepala BNPB Terkait Dugaan Pembagian Proyek Dana Siap Pakai

KPK juga telah menggeledah ruangan Kepala BNPB dan sejumlah ruangan lain di kantor lembaga tersebut setelah penetapan para tersangka.

Selain itu, KPK telah menyampaikan informasi mengenai peran Letjen TNI S kepada Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI. Pada 20 Oktober 2026, lembaga antirasuah tersebut juga mengirimkan surat kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto terkait dugaan keterlibatan dua prajurit aktif dalam perkara tersebut.

(Sumber: Antara)