Anggota DPR fraksi PKS komisi 3 . M. Nasir Djamil (TV PARLEMEN)
Ntvnews.id, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), M. Nasir Djamil, menyampaikan dukungan penuh kepada Kapolri dan jajaran Polri dalam mengusut kasus dugaan penyadapan yang menyeret nama Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat Komisi III DPR RI bersama Kapolri pada Kamis (12/11/2026). Nasir menegaskan, rapat tersebut bukan sekadar forum untuk mendengarkan penjelasan kepolisian mengenai kasus penyadapan, tetapi juga menjadi momentum memberikan dukungan politik agar perkara tersebut diungkap secara menyeluruh.
"Fraksi PKS juga sama dengan fraksi yang lainnya memberikan dukungan sepenuhnya kepada Kapolri dan jajarannya terhadap penyadapan yang dilakukan LSP (Listyo Sigit Prabowo) dan beberapa lainnya," ujar Nasir.
Menurutnya, dukungan tersebut diberikan agar Kapolri berani mengungkap persoalan yang menjadi perhatian publik hingga seluruh fakta terungkap.
"Kami juga memberikan dukungan politik kepada Kapolri agar kasus ini terang benderang. Dukungan politik terus diberikan," tegasnya.
Singgung Kasus Penyadapan Presiden SBY oleh Intelijen Australia
Dalam penyampaiannya, Nasir Djamil mengingatkan kembali peristiwa sekitar 13 tahun lalu ketika muncul pengungkapan penyadapan terhadap Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan sejumlah orang terdekatnya oleh intelijen Australia.
Peristiwa tersebut, menurut Nasir, sempat berdampak pada hubungan Indonesia dan Australia.
Ia menggunakan peristiwa itu sebagai pembanding untuk menggambarkan bahwa persoalan penyadapan terhadap pejabat negara bukan perkara ringan dan dapat berdampak luas terhadap hubungan serta keamanan nasional.
Nasir menilai, dalam kasus yang sedang dibahas, pihak-pihak yang diduga terlibat bukan orang sembarangan. Ia juga menyinggung kemungkinan adanya kepentingan yang lebih luas di balik peristiwa tersebut.
"Bobot pelaku dan bobot yang diperlakukan bukan sembarang bobot. Episentrumnya bukan hanya di Istana, tapi di tempat lain," ungkapnya.
Minta Aktor Intelektual dan Tujuan Penyadapan Dibongkar
Nasir meminta kepolisian memberikan penjelasan secara gamblang kepada masyarakat mengenai siapa saja pihak yang terlibat dan apa tujuan dilakukannya penyadapan.
Menurutnya, pengungkapan kasus tidak boleh berhenti pada pelaku teknis atau pihak yang menjalankan penyadapan. Polisi juga perlu menelusuri siapa aktor intelektual yang diduga mengendalikan atau berada di balik rangkaian peristiwa tersebut.
Ia menilai, keterbukaan informasi dari kepolisian diperlukan untuk menjawab keraguan publik sekaligus memastikan perkara ditangani secara menyeluruh.
"Kepolisian dalam hal ini harus gamblang memberikan semua fakta kepada masyarakat. Siapa saja dan apa tujuan penyadapan ini. Siapa sebenarnya aktor intelektual dan kejahatan dari semua ini," katanya.
Singgung Pasal Makar, Minta Penyidikan Dikembangkan
Lebih lanjut, Nasir berpendapat bahwa penyidik perlu melihat kemungkinan penerapan pasal-pasal lain di luar ketentuan mengenai penyadapan.
Ia menyebut Pasal 160 serta Pasal 191, 192, dan 193 sebagai ketentuan yang menurut pandangannya perlu dicermati dalam pengembangan perkara.
Nasir juga menyinggung kemungkinan adanya unsur makar apabila hasil penyidikan dan alat bukti nantinya menunjukkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut.
"Sangat mungkin bisa dikenai pasal makar," ujarnya.
Meski demikian, penerapan pasal-pasal tersebut tetap harus didasarkan pada fakta, alat bukti, dan pemenuhan unsur pidana. Dugaan makar yang disampaikan dalam rapat belum dapat diperlakukan sebagai kesimpulan hukum.
PKS Beri Dukungan 999 Persen
Nasir kembali menegaskan bahwa Fraksi PKS memberikan dukungan politik yang sangat besar kepada Kapolri untuk menuntaskan persoalan tersebut.
Bahkan, ia menggunakan ungkapan dukungan "999 persen" untuk menggambarkan keseriusan sikap fraksinya.
"Kami Fraksi PKS memberikan dukungan 999 persen," tegasnya.
Menurut Nasir, pengusutan kasus ini tidak hanya penting untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga menjadi pembelajaran bagi institusi kepolisian agar semakin memperkuat profesionalisme, transparansi, dan penegakan hukum.
Ia berharap penyidikan dapat menghubungkan seluruh rangkaian peristiwa hukum sehingga masyarakat memperoleh gambaran yang utuh mengenai duduk perkara.
Melalui rapat Komisi III DPR RI tersebut, Fraksi PKS meminta Polri mengungkap tujuan penyadapan, pihak yang diduga memberikan perintah, penerima hasil sadapan, hingga kemungkinan adanya tindak pidana lain yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Baca Juga: Safaruddin Desak Listyo Sigit Disidang Etik Lebih Dulu, Singgung Dugaan Aliran Dana Penyadapan
Baca Juga: Soedeson Tandra Desak Kapolri Bongkar Aktor di Balik Dugaan Penyadapan Presiden
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
