Anggota DPR dari F-Golkar, Soedeson Tandra dalam sidang Komisi III DPR (YT PARLEMEN)
Ntvnews.id, Jakarta - Persoalan dugaan penyadapan yang menyeret nama Listyo Sigit Prabowo menjadi sorotan dalam sidang Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026). Dalam rapat yang dihadiri Kapolri Jenderal Suyudi, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra, menyampaikan sejumlah pandangan sekaligus meminta agar pengusutan kasus tersebut tidak berhenti pada penangkapan sejumlah oknum.
Soedeson menilai, persoalan tersebut bukan perkara sederhana karena menyangkut institusi Polri, keamanan negara, hingga dugaan adanya pihak yang berada di balik tindakan penyadapan.
Di hadapan Kapolri, ia mengakui bahwa terdapat beban berat yang harus dihadapi pimpinan kepolisian, terutama ketika harus mengambil tindakan terhadap mantan atasannya sendiri yang memiliki hubungan personal.
"Dalam suasana begini ada beban yang berat di pundak Pak Kapolri, yang berani mengambil tindakan kepada mantan atasannya sendiri. Hubungan secara pribadi, melihat kenal," ujar Soedeson.
Meski demikian, ia menyatakan dukungannya terhadap langkah tegas yang telah diambil kepolisian. Menurutnya, tindakan tersebut harus dilihat sebagai upaya menjaga kepentingan bangsa dan negara.
Soroti Prosedur Penyadapan di Internal Polri
Dalam penyampaiannya, Soedeson menyinggung adanya penyadapan yang dilakukan Bareskrim Polri melalui mekanisme projustisia di lingkungan institusi kepolisian.
Ia juga membedakan tindakan tersebut dengan penangkapan terhadap dua oknum di luar institusi yang menurutnya sangat melanggar prosedur.
Soedeson kemudian mengingatkan bahwa Polri merupakan alat negara yang harus menjalankan politik negara, bukan menjadi instrumen kepentingan kelompok atau kekuatan tertentu.
Ia menegaskan bahwa kepolisian berada langsung di bawah Presiden sehingga harus tetap independen dari pengaruh kekuasaan politik maupun ekonomi.
Minta Kapolri Ungkap Siapa End User (Aktor) Penyadapan
Salah satu poin penting yang disoroti Soedeson adalah belum terungkapnya pihak yang diduga menjadi penerima akhir atau end user dari hasil penyadapan tersebut.
Ia mempertanyakan siapa pihak yang memiliki kepentingan hingga diduga dapat memerintahkan penyadapan terhadap Presiden sebagai kepala negara.
"Kami belum melihat apa tujuan penyadapan yang dilakukan Kapolri bintang empat. Siapa end user-nya yang berani menyuruh (mantan) Kapolri menyadap Presiden, kepala negara. Pak Kapolri harus mencari tahu siapa end user-nya," tegasnya.
Menurut Soedeson, pengusutan tidak boleh hanya menyasar pelaksana di lapangan. Pihak yang diduga memberikan perintah maupun menerima hasil penyadapan juga harus ditelusuri agar persoalan tersebut menjadi terang.
Ia meminta Kapolri mengungkap secara menyeluruh siapa saja yang terlibat, termasuk kemungkinan adanya jaringan atau kelompok yang memiliki kepentingan tertentu.
Singgung Dugaan Makar, Minta Pengusutan Tidak Berhenti
Lebih jauh, Soedeson juga menyinggung dugaan makar dalam perkara tersebut. Ia menilai persoalan itu harus dilihat secara teknis, termasuk menelusuri kemungkinan adanya perintah dari mantan Kapolri kepada bawahannya.
Ia menduga persoalan tersebut berkaitan dengan kepentingan yang lebih luas, termasuk persoalan keamanan negara.
"Kalau kita bicara makar harus berbicara teknis. Ada perintah mantan Kapolri kepada bawahannya," ungkapnya.
Soedeson bahkan menyampaikan pandangannya bahwa unsur makar telah terpenuhi. Namun, ia mengakui masih perlu melihat lebih jauh unsur kesengajaan atau mens rea serta pembuktian keterlibatan pihak-pihak yang diduga berada dalam satu komplotan.
"Saya lihat ada komplotannya, tapi saya belum lihat mens rea-nya," katanya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Soedeson meminta aparat penegak hukum tidak terburu-buru berhenti pada pihak yang sudah ditangkap, melainkan mengungkap konstruksi perkara secara menyeluruh.
Minta Pelaku Penyadapan Dihukum Berat
Menutup pernyataannya, Soedeson meminta Kapolri tetap melanjutkan pengusutan dan memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pihak yang terbukti melakukan penyadapan secara melanggar hukum.
Ia menilai Polri memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan negara sehingga kasus tersebut harus ditangani secara serius.
"Saya mohon jangan berhenti di sini. Polri garda terdepan menjaga keamanan negara," ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa keputusan yang diambil Kapolri dalam menangani persoalan tersebut membawa tanggung jawab besar terhadap bangsa dan negara.
"Kesetiaan Bapak adalah keselamatan bangsa dan negara," tegas Soedeson.
Pernyataan Soedeson dalam sidang Komisi III DPR ini menambah sorotan terhadap dugaan penyadapan yang menjadi pembahasan. Pengungkapan pihak pemberi perintah, penerima hasil sadapan, tujuan penyadapan, serta pembuktian unsur pidana menjadi hal penting untuk memastikan perkara tersebut ditangani secara transparan dan sesuai hukum.
Adapun dugaan makar dan keterlibatan sejumlah pihak yang disampaikan Soedeson masih merupakan pandangan serta dugaan yang perlu diuji melalui proses penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian hukum.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
