Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. (YouTube)
Ntvnews.id, Jakarta - Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto membeberkan tata cara pelaksanaan penyadapan di lingkungan Polri dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis, 12 November 2026. Dalam pemaparannya, Suyudi menjelaskan mekanisme resminya adalah provisioning atau pengaktifan target penyadapan.
Penjelasan tersebut disampaikan di tengah pengusutan kasus dugaan penyalahgunaan sistem penyadapan yang menyeret empat tersangka, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Suyudi menjelaskan, mekanisme penyadapan secara resmi mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Polri serta SOP Bareskrim tahun 2009.
Dalam prosedur tersebut, penyadapan harus diawali dengan permohonan tertulis dari penyidik. Permohonan itu wajib dilengkapi sejumlah dokumen persyaratan, antara lain laporan polisi, resume analisis, dan dokumen pendukung lainnya.
Setelah permohonan diterima, dilakukan proses verifikasi dan persetujuan secara berjenjang. Apabila seluruh persyaratan dinyatakan terpenuhi, tim teknis atau TSU kemudian melaksanakan provisioning terhadap target yang dimaksud.
"Proses ini diawali dengan surat permohonan penyidik yang dilengkapi laporan polisi, resume analis dan cart. Selanjutnya dilakukan verifikasi, persetujuan secara berjenjang, hingga pelaksana provisioning oleh tim TSU," kata Suyudi dalam rapat tersebut.
Namun, dalam pengusutan perkara ini, penyidik menemukan dugaan adanya mekanisme kedua, yakni jalur internal atau jalur atensi.
Berbeda dengan mekanisme resmi, jalur atensi diduga berjalan tanpa surat permohonan penyidik, surat perintah penyidikan, maupun penetapan pengadilan.
Suyudi menjelaskan, dalam mekanisme tersebut, target penyadapan disampaikan secara lisan atau melalui aplikasi WhatsApp oleh Kabakmon setelah menerima perintah dari Jenderal Listyo.
Perintah tersebut kemudian diteruskan melalui proses analisis dan persetujuan internal sebelum tim TSU melaksanakan provisioning.
"Target disampaikan secara lisan atau melalui WhatsApp oleh Kabakmon setelah mendapat perintah dari Jenderal LSP, dilanjutkan dengan analisis, persetujuan internal, dan pelaksanaan provisioning oleh tim TSU," ujarnya.
Menurut Suyudi, kedua mekanisme tersebut menggunakan sarana pelaksanaan teknis yang sama. Kondisi ini diduga memungkinkan aktivitas penyadapan melalui jalur atensi tersamarkan di antara aktivitas penyadapan yang dilakukan melalui prosedur resmi.
Hasil Penyadapan Harus Digunakan untuk Kepentingan Penyidikan
Kapolri menegaskan bahwa berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010, penyadapan tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Pelaksanaannya harus didasarkan pada permintaan tertulis penyidik, dilengkapi persyaratan yang ditentukan, serta memperoleh persetujuan sesuai ketentuan.
Selain itu, hasil penyadapan hanya boleh digunakan untuk kepentingan penyidikan yang sah. Sementara pemusnahan data hasil penyadapan harus mengikuti ketentuan yang berlaku dan dilengkapi berita acara.
Namun, dalam perkara yang sedang ditangani, penyidik menduga terdapat sejumlah penyimpangan dari prosedur tersebut. Di antaranya perintah penyadapan tanpa permohonan penyidik, provisioning tanpa proses verifikasi, serta penggunaan hasil penyadapan di luar prosedur yang dipersyaratkan.
Penyidik juga menemukan dugaan penghapusan data elektronik hasil penyadapan.
Suyudi mengungkapkan, pada Oktober 2026, data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PLX diduga dihapus atas perintah Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution yang dilaksanakan oleh tim TSU.
"Pada Oktober 2026, data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PLX diduga dihapus atas perintah AS yang dilaksanakan oleh tim TSU," ungkapnya.
Penghapusan tersebut menjadi salah satu bagian yang didalami penyidik dalam perkara dugaan penyalahgunaan sistem penyadapan di lingkungan Polri.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
