Tegaskan Komitmen SDGs, Presiden Prabowo Soroti Pentingnya Efisiensi dan Tata Kelola Anggaran Negara

Ntvnews.id, Jakarta - Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa sejumlah program prioritas pemerintahannya sejalan dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan yang disepakati negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Prabowo menyebut program yang dijalankannya berangkat dari tujuan SDGs, terutama untuk menghapus kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.

“Saudara-saudara, waktu saya maju yang terakhir dan saya menerima mandat dari rakyat, program saya sebetulnya sangat sederhana. Program saya saya dasarkan pada SDGs dari PBBm, United Nations. Ada 17 (tujuan) SDGs,” kata Prabowo dalam sambutannya pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-15 Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu, 11 November 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo turut menyinggung kontribusi Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ia menyebut SBY pernah menjabat sebagai salah satu Co-Chair atau Ketua Bersama Panel Tingkat Tinggi Agenda Pembangunan PBB pada 2012. Panel tersebut bertugas merumuskan agenda pembangunan global baru yang kemudian menjadi cikal bakal SDGs.

Baca Juga: Pidato Perdana Presiden, Prabowo Soroti Korupsi dan Kebocoran Anggaran

Prabowo menilai keterlibatan SBY dalam proses tersebut sebagai kehormatan bagi Indonesia.

Saat ini, pelaksanaan SDGs di Indonesia dikoordinasikan oleh Sekretariat Nasional SDGs yang berada di bawah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas).

“Ini kehormatan besar dan mereka hasilkan 17 SDGs. Yang pertama no poverty (hilangkan kemiskinan), yang kedua zero hunger (hilangkan kelaparan),” ucap dia.

Prabowo mengakui terdapat pihak yang meragukan pencapaian tujuan tersebut. Meski begitu, ia tetap optimistis karena sejumlah negara telah membuktikan keberhasilannya.

Baca Juga: Indonesia Diproyeksikan Masuk 5 Besar Ekonomi Dunia 2045, Prabowo Soroti Hal Ini

Setelah mulai memimpin Indonesia, Prabowo mengaku menemukan banyak kebocoran dalam pengelolaan anggaran negara.

“Beberapa negara membuktikan mereka berhasil, dan setelah kita lihat angka-angka bangsa kita ternyata kita banyak kebocoran,” ujar Prabowo.

“Semua angka, semua ahli ekonomi kalau bicara tentang Indonesia kurang lebih kesimpulannya adalah 30 persen kekayaan kita bocor. Artinya, 30 persen APBN kita bocor,” tambahnya.

Ia juga mengungkapkan telah menerima laporan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengenai besarnya belanja barang dan jasa dalam APBN. Menurut laporan tersebut, sekitar sepertiga anggaran negara dialokasikan untuk belanja barang dan jasa, sementara 40 persen dari belanja tersebut dinilai hangus.

“Jadi kalau sepertiga APBN itu kurang lebih Rp1.200 triliun, kalau 40 persen dari Rp1.200 triliun itu adalah Rp480 triliun. Itu adalah berapa hampir USD 30 miliar. Hangus USD 30 miliar,” katanya.

Prabowo memandang persoalan kebocoran anggaran sebagai peluang untuk membenahi manajemen dan tata kelola pemerintahan. Ia berharap pengelolaan anggaran ke depan dapat berjalan lebih efisien sehingga pemborosan yang tidak diperlukan bisa ditekan.

“Ini bisa menjatuhkan moril kita, tapi ini bisa memberi harapan. Ini adalah masalah manajemen,” ucap dia.