Komisi III DPR menggelar rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto membahas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, 12 November 2026. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkapkan bahwa Polri telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana makar dalam perkara penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Hal tersebut disampaikan Suyudi saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.
“Di samping penanganan dugaan tindak pidana penyadapan, ilegal akses, dan/atau menghilangkan dokumen elektronik, Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terhadap dugaan tindak pidana turut serta dan/atau secara bersama-sama dan/atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar,” kata Jenderal Suyudi.
Ia menjelaskan, penerbitan laporan tersebut menjadi dasar bagi kepolisian untuk melakukan penyelidikan. Langkah itu bertujuan memastikan apakah terdapat unsur tindak pidana lain yang harus dibuktikan melalui proses terpisah.
Baca Juga: Fraksi PKS Dukung Kapolri Usut Kasus Penyadapan, Nasir Djamil Singgung Dugaan Makar
Suyudi menambahkan, dugaan adanya permufakatan jahat untuk menggulingkan pemerintahan masih membutuhkan pendalaman lebih lanjut.
“Untuk mendalami dugaan tersebut penyelidikan difokuskan pada penelusuran perintah dan tujuan penyadapan, pemeriksaan personel yang diduga mengetahui kegiatan tersebut, serta pendalaman tugas dan kegiatan tersebut,” terang Kapolri.
Dalam rapat yang sama, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta kepolisian mengusut dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dengan menggunakan pasal-pasal terkait tindak pidana makar.
Habiburokhman menilai dugaan tindakan yang melibatkan empat perwira tinggi Polri tersebut sebagai “perbuatan menikam dari belakang”.
“Ini bukan sekedar delik intersepsi transmisi elektronik biasa. Tindakan ini harus diusut tuntas hingga ke pasal-pasal makar. Sebab, yang disasar dan dimata-matai secara ilegal adalah kepala negara beserta begitu banyak tokoh bangsa,” ucap dia.
Menurut Habiburokhman, dugaan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah tokoh lainnya merupakan persoalan serius. Ia menilai tindakan tersebut berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia, pengkhianatan terhadap konstitusi, serta ancaman terhadap kedaulatan dan keamanan nasional.
Ia juga menduga terdapat “target politik kotor berskala amat besar” di balik operasi tersebut. Menurutnya, tujuan itu berpotensi membahayakan keselamatan negara, kepala negara, hingga seluruh rakyat Indonesia.
Atas dasar itu, Komisi III DPR RI yang membidangi penegakan hukum menilai penyelidikan perkara tersebut perlu diperluas hingga mencakup dugaan tindak pidana makar.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
