Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (tengah) menyampaikan keterangan dalam konferensi pers di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 10 November 2026. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menjelaskan bahwa usulan hak menyatakan pendapat (HMP) yang diajukan 120 anggota DPR berpotensi tidak dilanjutkan apabila Gibran Rakabuming Raka benar-benar mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
Khozin menilai pengunduran diri Gibran akan membuat usulan HMP kehilangan objek sehingga proses tersebut tidak lagi relevan.
“Apabila Gibran benar-benar menyatakan diri mundur sebagai Wapres, maka HMP menjadi tidak relevan, dan dengan sendirinya tidak berlanjut karena kehilangan objek,” kata Khozin dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, 12 November 2026.
Dia menjelaskan, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, pengisiannya akan mengikuti ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Baca Juga: Breaking News: Budi Arie Benarkan Gibran Mundur dari Wapres
“Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan wapres paling lambat 60 hari,” katanya.
Berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI akan menggelar sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua nama yang diajukan Presiden.
Presiden memiliki waktu paling lambat 14 hari sebelum Sidang Paripurna MPR untuk menyampaikan dua calon Wakil Presiden kepada pimpinan MPR.
Aturan mengenai pengajuan calon tersebut tercantum dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MD3.
Baca Juga: Dolar AS Tembus Rp18.100, Rupiah Tertekan Isu Niat Gibran Mundur dari Wapres
Khozin menyampaikan pandangannya setelah mendengar kabar mengenai kemungkinan pengunduran diri Gibran dari posisi Wakil Presiden. Dia menyatakan menghormati keputusan tersebut apabila informasi itu benar.
“Kami juga mendengar soal pengunduran diri Wapres. Jika memang benar, maka kami tentu menghormati pilihan dan sikap tersebut. Mari kita akhiri dan sudahi polemik ijazah ini,” katanya.
Meski demikian, Khozin memastikan proses pengajuan HMP di DPR RI masih berlangsung hingga Kamis, 12 November 2026. Sidang Paripurna DPR pada Kamis siang dijadwalkan mengumumkan secara resmi usulan tersebut.
“Proses HMP per hari ini jalan terus. Sidang Paripurna pada Kamis, 12 November 2026 siang nanti secara resmi mengagendakan pengumuman usulan HMP oleh DPR,” ujarnya.
Di sisi lain, Khozin menyebut polemik yang melibatkan Gibran akan menjadi bahan evaluasi dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Saat ini, Komisi II DPR tengah menjalankan pembahasan revisi UU Pemilu melalui panitia kerja (Panja). Menurut Khozin, sejumlah persoalan yang muncul dalam polemik tersebut dapat menjadi masukan untuk menyempurnakan aturan.
“Kebetulan saat ini kami di Panja Komisi II terkait revisi UU Pemilu sedang berjalan. Sangat relevan memasukkan catatan-catatan dalam hiruk pikuk ini menjadi bagian poin penting yang harus disempurnakan,” katanya.
Sebelumnya, sebanyak 120 anggota DPR RI mengajukan hak menyatakan pendapat terkait pemakzulan Gibran dari jabatan Wakil Presiden pada Rabu, 11 November 2026 sore.
Namun, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi pada Rabu malam, 11 November 2026, membenarkan informasi mengenai pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
