Kapolri Sebut Listyo Cs Juga Sadap Internal Polri, Gubernur, Kapolda, DPR, KPK hingga Kejaksaan

Ntvnews.id, Jakarta - Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkapkan bahwa dugaan penyadapan ilegal yang dilakukan empat perwira tinggi Polri, yakni LSP, AS, EH, dan SU, tidak hanya menyasar Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah pihak lain, termasuk internal Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga Kejaksaan, juga diduga menjadi target penyadapan.

Hal tersebut disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.

“Berdasarkan hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, antara lain Presiden RI, lingkar istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik, gubernur dan kapolda, KPK, Kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis serta mahasiswa,” kata Kapolri merinci.

Suyudi menjelaskan, masing-masing tersangka diduga memiliki keterlibatan dengan peran yang berbeda dalam kegiatan penyadapan tersebut.

Baca Juga: Komisi III DPR Dorong Dugaan Penyadapan Presiden Diusut dengan Pasal Makar

LSP diduga menjadi pihak yang memberikan instruksi sekaligus menentukan sasaran penyadapan, baik secara langsung maupun melalui aplikasi WhatsApp. LSP, yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, juga disebut menerima hasil akhir penyadapan.

Sementara itu, SU diduga menyetujui pelaksanaan penyadapan dan menyampaikan laporan hasil kegiatan tersebut kepada LSP. Laporan yang diteruskan mencakup laporan harian serta analisis hasil penyadapan.

Tersangka EH, menurut Kapolri, diduga menerima instruksi untuk menyadap target tertentu dari SU yang disebut mendapat perintah LSP. EH kemudian memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa disertai surat permohonan dari penyidik.

Adapun tersangka AH diduga menerima perintah dari LSP dan meneruskannya kepada operator untuk menjalankan penyadapan tanpa adanya permohonan penyidik. AH juga disebut menyampaikan hasil penyadapan kepada LSP, serta memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan dan pembubaran grup WhatsApp.

Baca Juga: Polri Terbitkan Laporan Dugaan Makar dalam Kasus Penyadapan Prabowo

Selain itu, Suyudi menyampaikan bahwa Polri telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana makar dalam perkara tersebut.

Berdasarkan laporan itu, kepolisian melakukan penyelidikan untuk mendalami ada atau tidaknya unsur pidana yang perlu dibuktikan melalui proses hukum secara terpisah.

(Sumber: Antara)