Arsip foto - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berjalan keluar Kompleks Parlemen usai sidang paripurna MPR di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024). (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta secara resmi menyatakan gugatan terkait surat keterangan penyetaraan ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka gugur. Perkara tersebut dihentikan menyusul pencabutan surat keterangan (suket) terkait oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
"Menyatakan gugatan Penggugat gugur," demikian bunyi putusan dalam perkara nomor 255/G/2026/PTUN.JKT yang dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, 12 November 2026.
Baca Juga: Mendikdasmen Benarkan Pencabutan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Gibran
Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan hari ini oleh majelis hakim yang diketuai oleh Rachmadi, dengan didampingi oleh Yustika Hardwiandita dan Lutfi masing-masing sebagai hakim anggota.
Gugatan hukum ini sebelumnya dilayangkan oleh PT Mercy Toga Kirana sebagai pihak penggugat, yang menunjuk mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Denny Indrayana, sebagai kuasa hukum. Adapun pihak tergugat dalam perkara ini adalah Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Dirjen Dikmen Diksus).
Dalam pokok perkaranya, pihak penggugat meminta majelis hakim PTUN untuk membatalkan Surat Keputusan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 tentang Penyetaraan Ijazah. Surat keputusan tersebut sebelumnya diterbitkan untuk menyetarakan pendidikan yang pernah ditempuh Gibran di UTS Insearch, Sydney, Australia.
Penggugat menilai penerbitan surat keputusan tersebut cacat secara substansi maupun prosedur, sehingga harus dibatalkan melalui jalur hukum tata usaha negara.
Sebelum putusan PTUN Jakarta ini dikeluarkan, polemik keabsahan dokumen pendidikan tersebut telah melalui sejumlah proses hukum lain. Mahkamah Agung (MA) sebelumnya juga telah mengabulkan kasasi atas gugatan serupa yang diajukan oleh pihak lain, yakni Subhan Palal.
Selain itu, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pertimbangan putusannya sempat menilai bahwa dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan tersebut bukanlah bukti kelulusan yang sah, melainkan sekadar tanda kehadiran institusi pendidikan.
Dengan dicabutnya objek sengketa berupa surat keterangan penyetaraan ijazah oleh Kemendikdasmen, majelis hakim PTUN Jakarta memutuskan untuk menghentikan proses peradilan dan menyatakan gugatan penggugat gugur.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
