10 Fakta MPR Terima Surat Pengunduran Diri Gibran

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 12 Nov 2026, 17:44
thumbnail-author
Adiansyah
Penulis
thumbnail-author
Siti Ruqoyah
Editor
Bagikan
Ketua MPR Ketua MPR (Ntvnews.id)

Ntvnews.id, Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani mengatakan bahwa MPR akan menggelar rapat gabungan pada Jumat, 13 November 2026 pukul 14.00 WIB.

Pertemuan tersebut dijadwalkan membahas sejumlah langkah lanjutan menyusul penyerahan surat pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berikut 10 fakta terkait pengunduran diri Gibran, di antaranya:

1. MPR Gelar Rapat Gabungan: MPR RI menjadwalkan rapat gabungan pada Jumat, 13 November 2026 pukul 14.00 WIB.

2. Bahas Pengunduran Diri Gibran: Rapat tersebut membahas langkah lanjutan setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR.

3. Surat Diserahkan 12 November: Gibran menyerahkan surat pengunduran diri pada Kamis, 12 November 2026 pukul 11.26 WIB.

4. Pimpinan MPR Langsung Rapat: Setelah menerima surat tersebut, pimpinan MPR langsung menggelar rapat pimpinan untuk membahas tindak lanjut pengunduran diri.

5. Libatkan Fraksi dan DPD: Rapat gabungan akan diikuti seluruh pimpinan fraksi MPR serta kelompok DPD di MPR.

6. Tentukan Jadwal Sidang Paripurna: Agenda pertama adalah menentukan tanggal pelaksanaan sidang paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden.

7. Surati Presiden Prabowo: Agenda kedua membahas kesepakatan agar pimpinan MPR menyampaikan surat kepada Presiden untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden pengganti Gibran.

8. Bentuk Tim Verifikasi: Agenda ketiga adalah membentuk tim verifikasi untuk memeriksa kelengkapan berkas calon Wakil Presiden yang diajukan Presiden.

9. Bentuk Tim Ad Hoc: Agenda keempat adalah membentuk tim ad hoc yang bertugas menyiapkan draf ketetapan MPR terkait proses pengisian jabatan Wakil Presiden.

10. MPR Punya Waktu 60 Hari: Ahmad Muzani menyebut jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan sejak 12 November 2026. MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menindaklanjuti proses pengisian jabatan tersebut.