Yusril Bantah Jadi Ketua Tim dalam Polemik Ijazah Gibran

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menepis anggapan bahwa dirinya memimpin tim yang menangani polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ia menjelaskan bahwa keterlibatannya dalam persoalan tersebut sebatas menjalankan tugas sebagai Menko Kumham Imipas, yakni mengoordinasikan berbagai persoalan hukum berdasarkan kewenangan yang dimiliki.

"Saya tidak menjadi ketua tim dalam polemik ijazah Gibran, saya adalah Menko Kumham Imipas yang bertanggung jawab mengoordinasikan masalah-masalah hukum. Itu saja," kata Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, 12 November 2026.

Yusril meminta semua pihak menghormati keputusan pengadilan serta menyikapi persoalan tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Menurutnya, pelaksanaan putusan pengadilan menjadi bagian penting dalam menjaga prinsip negara hukum dan memberikan kepastian hukum dalam pemerintahan.

Baca Juga: 69 Anggota DPR Fraksi NasDem Ajukan Hak Menyatakan Pendapat soal Ijazah Gibran

Ia juga menjelaskan bahwa pencabutan surat keterangan (Suket) penyetaraan ijazah Gibran oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan Subhan Palal.

Setelah surat tersebut dicabut, tidak ada lagi landasan hukum yang membuat dokumen penyetaraan pendidikan yang diterbitkan pada 2019 itu tetap berlaku.

Pencabutan tersebut dilakukan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Nomor 206 Tahun 2026 tentang Pencabutan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019.

Keputusan itu ditetapkan di Jakarta pada 11 November 2026 sebagai tindak lanjut putusan kasasi MA yang membatalkan surat keterangan tersebut.

Baca Juga: Yusril: Tak Ada Lagi Celah Hukum soal Ijazah Gibran, Putusan MK dan MA Sudah Final

"Surat keterangan itu sudah dicabut dan putusan MA sudah final. Dengan demikian, penyetaraan pendidikan Pak Gibran batal dan surat keterangan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat," ucap dia.

Di sisi lain, Rapat Paripurna DPR yang semula dijadwalkan membahas usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Gibran batal dilaksanakan setelah Wakil Presiden tersebut menyerahkan surat pengunduran dirinya secara resmi.

“Pelaksanaan rapat paripurna yang semula akan dilaksanakan pada 12 November 2026 pukul 14.00 WIB dibatalkan,” tulis surat pembatalan rapat paripurna yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Kamis, 12 November 2026.

Sebelumnya, DPR menjadwalkan rapat paripurna pada Kamis siang dengan salah satu agenda membahas usulan HMP terkait pemakzulan Gibran.

Usulan tersebut telah diterima pimpinan DPR pada Rabu, 11 November 2026. Sedikitnya 120 anggota DPR membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan terhadap HMP karena menilai Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan untuk menjabat sebagai Wakil Presiden.

Pada Kamis siang, 12 November 2026, Gibran mendatangi MPR untuk menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya. MPR kemudian segera menggelar rapat pimpinan guna membahas tindak lanjut surat tersebut.

(Sumber: Antara)