7 Fakta Pengunduran Diri Gibran dari Wapres

Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis, 12 November 2026. Langkah tersebut menjadi perkembangan terbaru setelah kabar mengenai rencana pengunduran dirinya mencuat dalam beberapa hari terakhir.

Berikut tujuh fakta terkait pengunduran diri Gibran.

1. Serahkan Surat Pengunduran Diri kepada Prabowo dan MPR

Gibran mendatangi Gedung MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, sekitar pukul 11.15 WIB. Kedatangannya bertujuan menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden kepada pimpinan MPR.

Baca Juga: MPR Langsung Rapat Pimpinan Bahas Pengunduran Diri Gibran dari Wapres

Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan bahwa Gibran telah menyerahkan surat tersebut. Muzani menyebut Gibran juga telah memberikan surat pengunduran diri yang sama kepada Presiden Prabowo Subianto sebelumnya.

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 20 menit itu, Gibran meminta pimpinan MPR segera memproses pengunduran dirinya.

2. Tak Jelaskan Alasan Pengunduran Diri 

Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa Gibran tidak menyampaikan secara terperinci alasan di balik keputusannya mengundurkan diri saat bertemu pimpinan MPR.

Baca Juga: Jokowi Soal Pengunduran Diri Gibran: Jabatan Itu Sementara

Pertemuan tersebut lebih banyak membahas penyerahan surat dan permintaan agar proses pengunduran diri segera ditindaklanjuti.

3. MPR Siapkan Rapat untuk Menindaklanjuti Surat

MPR berencana menggelar rapat pimpinan guna membahas surat pengunduran diri Gibran. Setelah itu, pembahasan akan dilanjutkan melalui rapat gabungan yang melibatkan pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD.

Rapat tersebut menjadi bagian dari pembahasan langkah selanjutnya sesuai mekanisme yang berlaku.

4. Prabowo Harus Mengusulkan Dua Calon Pengganti

Apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Presiden Prabowo Subianto perlu mengajukan dua nama calon pengganti kepada MPR.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. MPR nantinya bertugas memilih satu dari dua calon yang diajukan Presiden untuk mengisi jabatan Wakil Presiden.

5. MPR Memiliki Batas Waktu Maksimal 60 Hari

UUD 1945 mengatur bahwa MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.

Dengan demikian, pengisian posisi Wakil Presiden harus melalui tahapan konstitusional sebelum calon terpilih resmi menjabat.

6. Pengunduran Diri Mencuat di Tengah Polemik Dokumen Pendidikan

Kabar pengunduran diri Gibran muncul ketika polemik mengenai dokumen pendidikan yang digunakannya saat mendaftar sebagai calon Wakil Presiden pada Pilpres 2024 kembali menjadi perhatian publik.

Persoalan tersebut berkaitan dengan perdebatan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang menyangkut dokumen pendidikan Gibran.

7. Jokowi Sebut Jabatan Politik Bersifat Sementara

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) turut memberikan tanggapan mengenai kabar pengunduran diri putranya. Ia menilai dinamika dalam jabatan politik merupakan hal yang biasa terjadi.

Jokowi mengaku telah mengingatkan Gibran bahwa jabatan politik tidak bersifat permanen.

"Ya, dalam jabatan politik itu pasti ada dinamika politik, itu biasa, itu biasa. Jadi saya sudah pesan ke Mas Gibran, bahwa jabatan itu sementara," ujar Jokowi, Kamis, 12 November 2026.

Jokowi juga menegaskan bahwa dirinya bersama Gibran tetap mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama program-program yang mengutamakan kepentingan masyarakat.

"Jabatan itu adalah sementara dan kita tetap terus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo, terutama dalam program-program yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak," katanya.