Kemendikdasmen Resmi Cabut Suket SMA Gibran

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 12 Nov 2026, 11:54
thumbnail-author
Deddy Setiawan
Penulis
thumbnail-author
Siti Ruqoyah
Editor
Bagikan
Gibran tiba di Gedung MPR/DPR RI Gibran tiba di Gedung MPR/DPR RI (NTVnews/Muslimin)

Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Keputusan pencabutan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Nomor 206 Tahun 2026. Aturan itu mengatur pencabutan surat keterangan yang sebelumnya diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Nomor 9149/D.D1/KS/2019.

Dalam diktum pertama keputusan itu, Kemendikdasmen menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019 telah dicabut.

Baca Juga: Paripurna DPR Batal Digelar, Keputusan Diambil dalam Rapat Konsultasi

"Mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019," demikian tertulis dalam diktum kesatu.

Selanjutnya, pada diktum kedua ditegaskan bahwa surat tersebut juga ditarik dari pihak yang dituju maupun pihak lain yang menyimpannya. Dokumen itu dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.

"Menyatakan menarik Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 yang berada pada pihak yang dituju atau pihak lainnya, serta menyatakannya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (asas erga omnes)," ujarnya.

Sebelum keputusan Kemendikdasmen diterbitkan, Mahkamah Agung (MA) telah lebih dahulu memublikasikan salinan lengkap putusan kasasi yang membatalkan surat penyetaraan pendidikan Gibran.

Berdasarkan dokumen pada Direktori Putusan MA yang dikutip Selasa (10/11), majelis hakim dalam pertimbangannya turut merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persoalan ijazah Gibran. Perkara kasasi tersebut diajukan oleh M Subhan terhadap Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Melalui putusan Nomor 742/K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026, MA mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan Subhan. Majelis hakim juga menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019 batal.

"1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan batal Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 6 Agustus 2019."

Selain membatalkan surat tersebut, MA mewajibkan pihak tergugat untuk mencabut dokumen yang menjadi objek sengketa.

"3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 6 Agustus 2019," sambung putusan itu.

Dengan keputusan terbaru Kemendikdasmen tersebut, surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran secara resmi dicabut dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pencabutan ini berkaitan dengan surat penyetaraan pendidikan, bukan pembatalan ijazah SMA Gibran.