Pasal ITE Terlalu Ringan, Kasus Penyadapan Ilegal Gunakan Pasal Makar

Ntvnews.id, Jakarta - Anggota DPR RI Komisi III, Hinca Panjaitan minta kasus penyadapan ilegal terhadap kepada negara atau Presiden Prabowo untuk menggunakan pasar makar.

Ia menilai jika kasus ini menggunakan pasal ITE bakal bakal terbilang ringan. dalam kasus penyadapan kepala negara merupakan kejahatan politik dan bermuara pada makar.

"Pada mulanya undang-undang ini hanya TE-nya aja tidak ada 'I' nya, Transaksi Elektronik yang dalam rumpun komnas perdagangan dan ekonomi. Baru kemudian ditambahkan kata informasi, Informasi Transaksi dan Elektronik," kata Hinca Panjaitan, Kamis 12 November 2026.

Anggota DPR F-Demokrat Hinca Panjaitan (YOUTUBE NUSANTARA TV)

"Sehingga kalau hanya ITE saja terlalu ringan yang ditransaksikan itu lewat elektronik. Tepi ini wajib, karena itu pintu masuknya, yang meski dibongkar adalah, mengapa? atau apa? serta kenapa melakukan Transaksi Elektronik. Karena biasanya kan ecommerce, itu ringan saja," sambung Fraksi Demokrat itu.

Baca Juga: Gibran Bertemu Prabowo Sebelum Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR

Hinca Panjaitan menambahkan lebih lanjut kepada keempat tersangka yaitu Jenderal Listyo Sigit, Irjen Slamet Uliandi, Irjen Eko Hadi Santoso dan Irjen Ahrie Sonta harus diketahui pasal makar.

"Karena itu empat tersangka yang sudah ditetapkan dan semua orang tahu, bahwa ini sebuah jaringan yang memang melekat di dalamnya dan sudah diketahui umum tampa harus perlu dibuktikan, arahnya maka tidak ada keraguan sedikitpun untuk memastikan ini makar," beber Hinca Panjaitan.