DPR RI Minta Hasil Sadapan Listyo Sigit Cs Diaudit Auditor Independen

Ntvnews.id, Jakarta - Komisi III DPR RI mendesak agar dugaan praktik penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, ribuan tokoh bangsa, serta pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI diusut secara tuntas. DPR menilai persoalan tersebut merupakan perkara serius yang tidak boleh hanya ditangani melalui ketentuan pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Komisi III DPR RI juga meminta seluruh hasil penyadapan yang diduga dilakukan oleh kelompok yang dikaitkan dengan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diamankan dan diperiksa oleh auditor independen.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, Kamis (12/11/2026).

Ia menilai dugaan penyadapan terhadap kepala negara dan sejumlah tokoh penting merupakan persoalan serius yang menyangkut hak asasi manusia, konstitusi, serta keamanan nasional.

"Ini adalah kejahatan serius, pelanggaran hak asasi manusia, pengkhianatan terhadap konstitusi serta ancaman nyata terhadap kedaulatan dan keamanan nasional," kata Habiburokhman.

Baca juga: Kapolri Beberkan Alur Penyadapan oleh Listyo Sigit, Ahrie Sonta, Slamet Uliandi dan Eko Hadi

Komisi III mempertanyakan kemungkinan penyalahgunaan kewenangan oleh pihak-pihak di lingkungan institusi kepolisian yang seharusnya bertugas mengayomi masyarakat, melindungi, dan menegakkan hukum.

Menurut Komisi III, apabila dugaan tersebut terbukti, tindakan itu merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan dan instrumen negara untuk memata-matai kepala negara, tokoh bangsa, bahkan lembaga yang memiliki fungsi pengawasan.

"Bagaimana mungkin para petinggi institusi kepolisian yang dimandatkan oleh undang-undang untuk mengayomi, melindungi, dan menegakkan hukum justru menyalahgunakan kewenangan dan instrumen negara untuk memata-matai kepala negara, tokoh-tokoh bangsa, dan lembaga pengawasnya sendiri," tegas pernyataan tersebut.

Komisi III DPR RI menegaskan bahwa proses penegakan hukum tidak boleh berhenti pada penerapan pasal-pasal UU ITE. DPR meminta aparat penegak hukum mendalami kemungkinan adanya tindak pidana lain, termasuk dugaan kejahatan terhadap negara dan pasal-pasal makar, sepanjang didukung bukti dan memenuhi unsur hukum.

"Ini bukan sekadar delik intersepsi biasa. Tindakan ini harus diusut tuntas hingga ke pasal-pasal makar sebab yang disasar dan dimata-matai secara ilegal adalah kepala negara Republik Indonesia beserta begitu banyak tokoh bangsa," pungkasnya.