Silmy Karim Jalani Sidang Putusan Sela Kasus Dugaan Pemerasan

Ntvnews.id, Jakarta - Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) periode 2024–2026, Silmy Karim, dijadwalkan menjalani sidang pembacaan putusan sela di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, 12 November 2026.

Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Andi Saputra, mengatakan agenda pembacaan putusan sela tersebut tidak hanya berlaku bagi Silmy, tetapi juga dua terdakwa lainnya, yakni Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat Jaya Saputra dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Barat Ronald Arman Abdullah.

"Terdakwa Silmy Karim, Jaya Saputra, dan Ronald Arman Abdullah, agenda putusan sela," kata Andi kepada wartawan.

Mengacu pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat, persidangan akan berlangsung di Ruang Sidang Kusuma Atmadja.

Putusan sela merupakan keputusan hakim yang dikeluarkan sebelum pemeriksaan pokok perkara rampung atau sebelum putusan akhir dibacakan. Putusan ini bertujuan membantu kelancaran proses pemeriksaan perkara.

Pembacaan putusan sela dilakukan setelah terdakwa atau penasihat hukumnya menyampaikan eksepsi atau perlawanan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum. Eksepsi tersebut dapat mempersoalkan sejumlah hal, seperti kewenangan pengadilan dalam mengadili perkara atau keabsahan surat dakwaan.

Baca Juga: Pengacara Silmy Karim: Dulu Disebut OTT Sekarang Pemerasan, Apalagi?

Apabila eksepsi diterima, proses pemeriksaan perkara akan dihentikan. Sebaliknya, jika eksepsi ditolak, hakim akan memerintahkan agar persidangan dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara.

Silmy bersama dua terdakwa lainnya terseret perkara dugaan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) serta penerimaan gratifikasi selama periode 2021–2026.

Dalam dakwaan, Silmy disebut melakukan pemerasan dengan nilai mencapai Rp168,92 miliar dan menerima gratifikasi sebesar Rp33,94 miliar.

Dugaan pemerasan tersebut dilakukan dengan menghambat atau memperlambat penerbitan dokumen keimigrasian, bahkan tidak menerbitkan dokumen yang diajukan oleh para pemohon.

Dokumen yang dimaksud mencakup Izin Tinggal Kunjungan, termasuk dalam keadaan terpaksa maupun darurat, Izin Tinggal Terbatas (ITAS), Izin Tinggal Tetap (ITAP), serta perubahan Administrasi Alih Status (ALTUS).

Dalam perkara ini, Silmy diduga melakukan perbuatan tersebut bersama sejumlah pihak, yakni mantan Kepala Subdirektorat Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Kementerian Imipas Tessar Bayu Setyaji dan Bagus Bramantyo, serta Ketua Tim Alih Status Izin Tinggal Terbatas Juniadi Sri Priambudi.

Pihak lainnya yang disebut dalam perkara tersebut adalah mantan staf Subdirektorat Izin Tinggal Ditjen Imigrasi Kementerian Imipas Gusti Bernardiansyah alias Obin, mantan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi periode 2024–2025 Saffar Muhammad Godam, serta mantan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Barat Jaya Saputra.

Baca Juga: 5 Fakta Menarik Sidang Silmy Karim di Kasus Dugaan Pemerasan dan Gratifikasi WNA

Dari dugaan pemerasan itu, para terdakwa disebut menerima uang dengan nominal berbeda. Silmy diduga memperoleh Rp1,2 miliar, Saffar Rp500 juta, Jaya Rp6,53 miliar, Tessar Rp2,88 miliar, Bagus Rp4,25 miliar, Obin Rp50,97 miliar, dan Juniadi Rp16,31 miliar.

Adapun gratifikasi yang diduga diterima Silmy terdiri atas uang tunai senilai Rp2,56 miliar serta saham di sejumlah perusahaan sekuritas atas namanya dengan nilai Rp31,38 miliar.

Atas perbuatannya, mantan Wamen Imipas tersebut didakwa melanggar Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 127 ayat (1) KUHP Nasional.

(Sumber: Antara)