Setjen DPR RI, BPK, dan Setjen DPD RI Raih Anindhita Wistara Data atas Penguatan Statistik Sektoral

Ntvnews.id, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan penghargaan Anindhita Wistara Data 2026 kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Lainnya kepada tiga instansi, yakni Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR RI), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Setjen DPD RI). Ketiganya dinilai memiliki kinerja terbaik dalam penyelenggaraan statistik sektoral tahun 2026.

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, mengapresiasi keterlibatan aktif seluruh instansi pemerintah, termasuk lembaga negara, dalam Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) 2026. Ia menilai penguatan statistik sektoral berperan penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berlandaskan data.

"Kami (BPS, red) mengucapkan selamat dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh penerima Anindhita Wistara Data. Semoga penghargaan ini menjadi penyemangat untuk terus meningkatkan kualitas data serta memperkuat kolaborasi dalam membangun tata kelola statistik yang semakin baik melalui Sistem Statistik Nasional," ujar Amalia dalam Penganugerahan Anindhita Wistara Data di Jakarta, Rabu, 11 November 2026.

Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan hasil EPSS kepada instansi yang menerapkan praktik baik dalam pengelolaan statistik sektoral.

Baca Juga: BPS Raih Nusantara Awards: Penjaga Data Negeri, Penggerak Kebijakan Berbasis Bukti

Pada kategori lembaga negara, Setjen DPR RI menempati peringkat pertama berkat pengembangan Portal Satu Data DPR RI yang menyediakan layanan Application Programming Interface (API). Pengembangan tersebut juga didukung tenaga ahli yang kompeten serta kerja sama antarlembaga.

Sementara itu, BPK meraih peringkat kedua melalui penerapan standardisasi data, penjaminan kualitas, dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia di bidang statistik. Upaya tersebut dilakukan untuk menunjang pemeriksaan dan pengawasan keuangan negara.

Adapun Setjen DPD RI menempati posisi ketiga berkat penguatan pengelolaan statistik melalui kerja sama Forum Satu Data, peningkatan peran Walidata, serta pengembangan pemanfaatan Big Data.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, mengatakan statistik yang berkualitas, objektif, dan tepercaya dapat membantu pemerintah merumuskan kebijakan secara lebih tepat.

Baca Juga: BPS Genjot Modernisasi Statistik dan Sensus Ekonomi 2026

“Statistik membantu kita memahami keadaan yang sesungguhnya, sehingga kebijakan dapat berangkat dari kebutuhan masyarakat,” kata Rini Widyantini.

EPSS merupakan evaluasi untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik secara menyeluruh. Penilaian ini mencakup lima dimensi, yaitu penerapan prinsip satu data, kualitas data, proses bisnis statistik, kelembagaan, serta statistik nasional yang berkelanjutan.

Evaluasi tersebut menggunakan 19 aspek dan 38 indikator yang dikelompokkan ke dalam lima kategori, meliputi kementerian, lembaga negara, lembaga pemerintah, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota.

Melalui Penganugerahan Anindhita Wistara Data, BPS kembali menekankan pentingnya peningkatan kualitas statistik sektoral untuk mendukung tata kelola kelembagaan yang akuntabel dan berbasis data.

Ketersediaan statistik berkualitas di lingkungan lembaga negara diharapkan mampu menunjang pelaksanaan tugas kelembagaan, pengawasan, pemeriksaan, hingga penyerapan aspirasi masyarakat secara lebih terukur.*