Mendikdasmen Benarkan Pencabutan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Gibran

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti membenarkan penerbitan keputusan pencabutan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka.

Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Nomor 206 Tahun 2026.

“Ya, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Ditjen Dikmen Diksus) Kemendikdasmen mengeluarkan surat keputusan tentang Pencabutan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019,” kata Abdul Mu'ti saat dihubungi di Jakarta, Kamis, 12 November 2026.

SK yang ditandatangani Dirjen Dikmen Diksus Kemendikdasmen Tatang Muttaqin pada Rabu, 11 November 2026 itu mencabut Surat Keterangan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.

Baca Juga: MK Jadwalkan Pembacaan Putusan Sengketa Syarat Pendidikan Gibran Malam Ini

Melalui keputusan tersebut, Kemendikdasmen juga memerintahkan penarikan surat keterangan yang sebelumnya telah diberikan kepada pihak terkait maupun pihak lain yang memilikinya. Dokumen itu dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan asas erga omnes.

Secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa pencabutan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan Subhan Palal.

Yusril menyebut keputusan pencabutan tersebut ditetapkan melalui SK Dirjen Dikmen Diksus Kemendikdasmen Nomor 206 Tahun 2026 tentang Pencabutan Surat Keterangan Dirjen Dikdasmen Kemendikbud Nomor 9149/D.D1/KS/2019.

"Surat Keterangan itu sudah dicabut dan putusan MA sudah final. Dengan demikian penyetaraan pendidikan Pak Gibran batal dan surat keterangan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, 12 November 2026.

Baca Juga: Kemendikdasmen Ungkap Fakta Baru: Penyetaraan Pendidikan Gibran Bukan dari Ijazah

Menurut Yusril, pencabutan dokumen tersebut merupakan konsekuensi hukum yang wajib dijalankan pejabat pemerintahan setelah adanya putusan pengadilan. Dengan demikian, tindakan itu tidak hanya bersifat administratif.

Dia juga merujuk Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Ketentuan tersebut mengatur kewajiban pejabat pemerintahan untuk melaksanakan putusan pengadilan sesuai dengan amar putusannya.

Yusril berpandangan bahwa setelah surat keterangan penyetaraan pendidikan itu dicabut, tidak ada lagi upaya hukum yang dapat digunakan untuk mempertahankan keberlakuan dokumen tersebut melalui perkara yang telah diputus.

(Sumber: Antara)