Modus Pengantin Pesanan untuk Dinikahkan dengan Warga Cina

Ntvnews.id, Jakarta - Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri berhasil mengungkap praktik tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus pengantin pesanan. Dalam kasus ini, sejumlah perempuan Indonesia diduga direkrut untuk dinikahkan dengan warga negara Cina.

Pengungkapan tersebut mengungkap praktik perdagangan perempuan berkedok pernikahan. Para korban dijanjikan mahar puluhan juta rupiah serta uang bulanan setelah tiba di negara tujuan.

Kasubdit III Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri Kombes Yolanda Evalyn Sebayang mengatakan, perkara ini berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/482/X/2026/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 11 Oktober 2026.

Yolanda menjelaskan, perekrutan korban berlangsung pada periode Agustus hingga Oktober 2026. Mereka ditawari untuk menikah dengan warga negara Cina dengan iming-iming mahar sebesar Rp20 juta hingga Rp25 juta.

"Para korban dijanjikan uang mahar sebesar 20 juta sampai dengan 25 juta serta uang bulanan sekitar 4 sampai dengan 5 juta apabila sudah tiba di negara tujuan," kata Yolanda dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.

Namun, di balik tawaran pernikahan tersebut, penyidik menemukan dugaan praktik perdagangan orang yang melibatkan jaringan agen di Indonesia, Hongkong, dan Cina.

Dalam proses penyidikan, terungkap bahwa foto-foto perempuan Indonesia dikirim oleh agen di Indonesia maupun Hongkong kepada agen di Cina untuk dijadikan katalog calon pengantin.

Setiap perempuan diduga ditawarkan dengan nilai transaksi mencapai Rp400 juta hingga Rp500 juta.

Yolanda juga mengungkapkan, para korban terlebih dahulu ditempatkan di sejumlah apartemen dan hotel di wilayah Jakarta sebelum diberangkatkan ke luar negeri.

Jaringan perekrut juga diduga memfasilitasi pengurusan dokumen kependudukan dan perjalanan. Bahkan, penyidik menemukan indikasi pemalsuan identitas dengan mengubah tahun kelahiran korban agar memenuhi persyaratan perkawinan di negara tujuan.

Sebelum diberangkatkan, para korban diduga menjalani pernikahan siri dengan warga negara Cina di apartemen yang telah disiapkan jaringan perekrut.

"Sebelum diberangkatkan, korban diduga dinikahkan secara siri dengan warga negara Cina di apartemen yang telah disiapkan oleh jaringan perekrut tanpa dokumen dan tanpa perkawinan resmi yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia," katanya.

Kasus ini mulai terungkap pada 10 Oktober 2026. Saat itu, para korban dijadwalkan berangkat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan rute Jakarta menuju Penang, kemudian melanjutkan perjalanan ke Hongkong.

Namun, petugas Imigrasi menemukan indikasi praktik pengantin pesanan sehingga melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap para calon penumpang.

Dalam pengungkapan kasus tersebut, Bareskrim Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka dan mengidentifikasi tiga perempuan sebagai korban

"Tersangka pertama, YB, laki-laki, warga negara Cina, berperan sebagai pengantin pria yang datang ke Indonesia dan menikah dengan perempuan Indonesia kemudian membawa korban ke Cina. Dalam rangkaian perkara ini, dua perempuan lainnya juga direncanakan dibawa dengan tujuan Hongkong," imbuhnya," ujarnya.

Tersangka kedua berinisial RMM, seorang perempuan, diduga bertugas membujuk para korban agar bersedia menjadi pengantin pesanan dengan iming-iming mahar Rp20 juta hingga Rp25 juta.

RMM juga diduga mengatur pelaksanaan pernikahan non-prosedural di Apartemen Grand Pramuka, Jakarta, yang sekaligus digunakan sebagai tempat penampungan korban.

Yolanda mengungkap fakta lain bahwa RMM sebelumnya juga pernah menjadi korban praktik pengantin pesanan. Namun, dalam perkara ini, dia justru diduga terlibat sebagai pelaku.

Sementara itu, tersangka ketiga berinisial FC alias AI, seorang perempuan, diduga membantu proses pengurusan dan pemalsuan dokumen kependudukan serta dokumen perjalanan milik korban.

"Adapun tiga orang korban dalam perkara ini masing-masing berinisial HA, MM, dan MA. Barang bukti yang diamankan antara lain 9 unit telepon genggam, dokumen identitas asli yang diduga dipalsukan, paspor, tiket penerbangan, boarding pass, dokumen perjalanan, serta bukti pembayaran," ungkap Yolanda.

"Terhadap para tersangka dipersangkakan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007," sambungnya.