Mantan Gubernur Provinsi Shanxi Jin Xiangjun dijatuhi vonis hukuman mati karena melakukan korupsi berupa penerimaan suap senilai 148 juta RMB (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta -Mantan Gubernur Provinsi Shanxi sekaligus bekas Wakil Sekretaris Komite Partai, Jin Xiangjun, dijatuhi hukuman mati dengan masa penangguhan dua tahun setelah terbukti menerima suap fantastis senilai 148 juta RMB atau setara Rp388 miliar.
Putusan tersebut dibacakan oleh Pengadilan Menengah Kota Xinyang, Provinsi Henan, pada Selasa (8/9). Selain hukuman mati bersyarat, hakim juga mencabut hak politik Jin seumur hidup serta menyita seluruh harta benda pribadinya.
"Tindakan terdakwa Jin Xiangjun merupakan tindak pidana penerimaan suap dengan jumlah yang sangat besar, yang telah menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi kepentingan negara dan rakyat. Berdasarkan kesalahannya, ia seharusnya dijatuhi hukuman mati," demikian bunyi petikan putusan majelis hakim.
Meski demikian, eksekusi mati tidak langsung dijalankan. Hakim mempertimbangkan sejumlah faktor yang meringankan, seperti adanya unsur percobaan pada sebagian tindakan suap, sikap kooperatif Jin yang mengakui fakta-fakta hukum baru secara sukarela, rasa penyesalan yang ia tunjukkan, serta fakta bahwa sebagian besar aset barang bukti telah disita.
"Karena itu, hukuman mati tidak perlu segera dilaksanakan," tegas hakim.
Di Tiongkok, hukuman mati yang ditangguhkan umumnya akan diubah menjadi pidana penjara seumur hidup jika terpidana tidak melakukan tindak pidana baru selama dua tahun masa percobaan. Hukuman seumur hidup tersebut bahkan berpeluang dikurangi jika terpidana menunjukkan kelakuan baik.
Rekam jejak korupsi Jin terbentang panjang sejak paruh pertama 2004 hingga April 2025. Sepanjang periode itu, ia memanfaatkan sederet jabatan strategis mulai dari Wali Kota dan Sekretaris Komite Partai Yulin, Sekretaris Komite Partai Fangchenggang, Wakil Wali Kota dan Wakil Sekretaris Komite Partai Tianjin, hingga Gubernur Shanxi untuk memuluskan kepentingan pihak tertentu.
Jin terbukti menerima imbalan uang maupun barang berharga, baik secara langsung maupun melalui perantara. Sebagai imbalannya, ia membantu pelbagai korporasi dan individu dalam urusan izin operasional perusahaan, penerimaan proyek konstruksi, hingga promosi jabatan.
Dalam persidangan terbuka yang telah bergulir sejak 11 Juni 2026 tersebut, Jin secara terbuka menyatakan pengakuan salah dan menyampaikan penyesalannya.
Atas vonis ini, pengadilan memerintahkan agar seluruh barang berharga beserta bunga dari hasil kejahatan yang telah disita segera diserahkan ke kas negara. Sementara itu, sisa kerugian negara yang belum tertutup akan terus ditelusuri dan dirampas oleh pihak berwenang.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
