Pemerintah Filipina meningkatkan pengamanan Presiden Ferdinand Marcos Jr. dan keluarganya usai menerima ancaman pembunuhan dari Wakil Presidennya sendiri, Sara Duterte, demikian dilaporkan media setempat, Ahad. (ANTARA/Anadolu/py )
Ntvnews.id, Manila - Jaksa Filipina menetapkan dakwaan terhadap Martin Romualdez, anggota parlemen sekaligus sepupu Presiden Ferdinand Marcos Jr., dalam perkara dugaan korupsi proyek pengendalian banjir.
Dilansir dari AFP, Selasa, 8 September 2026, Kasus ini mencuat setelah Presiden Marcos mengungkap adanya sejumlah proyek infrastruktur yang diduga hanya tercatat di atas kertas atau disebut sebagai proyek "hantu". Pemerintah Filipina memperkirakan proyek-proyek tersebut telah menguras dana pembayar pajak hingga miliaran dolar.
Selain Romualdez, sejumlah pengusaha konstruksi, pejabat pemerintahan, dan politisi turut terseret dalam perkara tersebut. Mereka dituding menerima aliran dana yang berkaitan dengan proyek-proyek pengendalian banjir.
Ombudsman Filipina Jesus Crispin Remulla mengatakan pada Senin, 7 September 2026, Romualdez menghadapi kasus "plunder" atau penjarahan dengan nilai mencapai 7,4 miliar peso atau sekitar US$117,9 juta.
Menurut penyidik, dana tersebut diduga berasal dari praktik suap, penggunaan anggaran secara tidak semestinya, serta rekayasa dalam penentuan proyek pengendalian banjir.
Baca Juga: Buntut Kejadian di Sekolah, Filipina Ajarkan Simulasi Hadapi Penembakan ke Siswa
Dalam sistem hukum Filipina, "plunder" atau penjarahan merupakan tindak pidana berat yang tidak dapat diberikan jaminan. Perbuatan tersebut berkaitan dengan korupsi dalam skala besar dan dapat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.
"Kami tidak pilih-pilih, tidak ada nama di sini yang kami coba hindari. Semuanya di sini didasarkan pada bukti," kata Remulla, seperti dilaporkan AFP.
"Kasus ini membuktikan bahwa tidak ada yang kebal hukum," lanjutnya.
Remulla menyatakan jaksa masih akan menyampaikan dakwaan tambahan terhadap Romualdez serta sejumlah pihak lain yang diduga memiliki keterlibatan dalam skandal proyek pengendalian banjir tersebut.
Penyelidikan juga menyasar mantan anggota parlemen Elizaldy Co dan beberapa orang lainnya. Mereka dicurigai berkolaborasi untuk mendapatkan keuntungan serta kekayaan secara ilegal dengan memanfaatkan dana pemerintah.
Arsip - Presiden Filipina Ferdinand Romualdez Marcos (depan) mendengarkan State of the Nation Address keduanya di Quezon City, Filipina, Senin (24/7/2023). (ANTARA)
Romualdez telah berulang kali menyangkal tuduhan pelanggaran yang diarahkan kepadanya. Hingga kini, ia juga belum memberikan tanggapan kepada AFP mengenai dakwaan terbaru tersebut.
Pada September tahun lalu, Romualdez memilih mundur dari posisi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Filipina setelah namanya ikut muncul dalam penyelidikan kasus tersebut.
Ketika itu, ia menyatakan keputusan tersebut diambil agar proses penyelidikan dapat berjalan tanpa "pengaruh yang tidak semestinya". Kendati demikian, Romualdez tetap mempertahankan posisinya sebagai anggota kongres.
Sepanjang satu tahun terakhir, jaksa Filipina telah menyeret sejumlah anggota parlemen yang masih aktif maupun mantan anggota parlemen ke dalam perkara tersebut. Beberapa pejabat pekerjaan umum dan perwakilan perusahaan konstruksi juga telah menghadapi tuntutan.
Praktik korupsi telah lama menjadi persoalan dalam sistem demokrasi Filipina. Masalah tersebut turut disebut sebagai salah satu faktor yang berkontribusi terhadap tingginya angka kemiskinan di negara tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
