DJP Pastikan Mundurnya Gibran dari Wapres Tak Ganggu Penerimaan Pajak

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 12 Nov 2026, 16:52
thumbnail-author
Muslimin Trisyuliono
Penulis
thumbnail-author
Tasya Paramitha
Editor
Bagikan
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto (Ntvnews.id-Muslimin Trisyuliono)

Ntvnews.id, Jakarta - Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto memastikan penerimaan pajak tetap aman dan tidak terdampak gejolak politik usai mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wakil Presiden RI.

"Dampaknya menurut saya nggak ada," ucap Bimo, Kamis 12 November 2026.

Lebih lanjut, Bimo menyatakan, pihaknya fokus menghimpun dan mengelola pajak untuk mengejar target pendanaan pembangunan.

DJP juga akan terus memperbaiki tata kelola agar wajib pajak bisa memenuhi kewajiban perpajakan dengan sukarela sehingga perekonomian nasional bisa berjalan dengan baik.

Baca juga: 3 Perusahaan Setor Modal Rp6,2 Miliar, Komunitas Pengawas WNA Minta DJP Telusuri RKHK

“Kami tetap saja melakukan upaya-upaya terbaik, melayani masyarakat, memastikan kepatuhan sukarela bisa meningkat, dan juga memastikan ekonomi tetap bisa berjalan dengan baik,” lanjutnya.

Sebelumnya, Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan lembaganya segera menindaklanjuti surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden yang telah diserahkan pada Kamis siang.

Dia menyatakan, kursi wakil presiden kosong sejak Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya.

“Sejak hari ini, jabatan wakil presiden Republik Indonesia mengalami kekosongan dan tugas MPR dalam waktu 60 hari selambat-lambatnya untuk mengisi jabatan kekosongan posisi wakil presiden tersebut,” kata Muzani dalam jumpa pers di kompleks parlemen, Jakarta.

Dia menjelaskan, pimpinan MPR telah melakukan rapat membahas surat pengunduran diri Gibran tersebut. Berdasarkan hasil rapat, disepakati bahwa MPR akan menggelar rapat gabungan pada Jumat 13 November 2026 mendatang.

Baca juga: DJP Luruskan Soal Heboh Pajak Digital Mulai 9 November: Bukan Pajak Baru

Rapat gabungan yang diikuti seluruh pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD itu akan membahas empat hal, yakni tanggal penyelenggaraan sidang paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden, menyepakati pengiriman surat dari MPR kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menyetor dua nama calon pengganti, membentuk tim verifikasi berkas calon wakil presiden, serta menyepakati tim ad hoc yang bertugas untuk menyiapkan draf ketetapan MPR.

Sementara itu, Gibran tidak menyampaikan alasan secara khusus terkait pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden dalam suratnya. Dia hanya menjelaskan bahwa keputusan pengunduran dirinya itu ia ambil dengan kesadaran penuh demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintah. (Sumber:Antara)