Menko Muhaimin: Jangan Biarkan Warung dan UMKM Kalah dari Dominasi Ritel Modern

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar menyoroti semakin terbatasnya ruang bagi warung, toko kelontong, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk bersaing di tengah dominasi ritel modern. 

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya pembenahan sistem ekonomi agar pelaku usaha kecil memiliki kesempatan yang lebih adil untuk tumbuh. Menko PM mencontohkan keberadaan warung Madura yang masih mampu bertahan dan bersaing dengan jaringan ritel modern, seperti Alfamart dan Indomaret. 

Meski beroperasi dalam skala kecil, warung-warung tersebut menunjukkan bahwa usaha rakyat memiliki daya tahan dan potensi untuk berkembang apabila mendapat ruang yang memadai.

“Warung Madura, meskipun kecil, berani bersaing dan bertanding dengan Alfamart. Ini menunjukkan bahwa usaha kecil bisa tetap eksis," ucap Menko Muhaimin di Jakarta, Kamis 12 November 2026.

Baca Juga: Menko Muhaimin Targetkan Koperasi Pesantren Jadi Tulang Punggung Ekonomi Nasional pada 2028

"Tetapi, kita harus melihat persoalan yang lebih besar, karena banyak toko kelontong, pengusaha kecil, dan UMKM yang perlahan-lahan rontok,” sambungnya.

Ia menilai, persoalan tersebut tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Selama ini, berbagai model kerja ekonomi, termasuk koperasi dan pendampingan usaha, perlu dievaluasi karena belum cukup kuat mendorong pelaku ekonomi kecil untuk berkembang.

Menko Muhaimin mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah memulai evaluasi menyeluruh melalui agenda transformasi bangsa dengan mengembalikan orientasi pembangunan pada amanat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945. Perubahan tersebut diharapkan dapat memperkuat peran negara dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih berkeadilan.

Salah satu arah perubahan yang disoroti adalah pembenahan tata kelola sumber daya alam, termasuk kebijakan satu pintu ekspor. 

Dirinya menilai, pengelolaan kekayaan nasional perlu diarahkan agar manfaatnya tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu, tetapi juga dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Di tengah perubahan tersebut, ia mendorong koperasi pesantren menjadi salah satu contoh keberhasilan penguatan ekonomi rakyat. 

Menurutnya, koperasi harus dibangun dengan kepemilikan yang terbuka, tata kelola yang bertanggung jawab, serta rasa memiliki dari seluruh anggotanya.

“Kepemilikan harus terbuka, seterbuka-terbukanya, sehingga ada pertanggungjawaban, rasa memiliki, dan tanggung jawab untuk mengelola serta menjaga. Koperasi juga harus memiliki semangat untuk mencari keuntungan agar bisa tumbuh dan berkembang,” tegasnya.

Dirinya berharap koperasi pesantren tidak mengulangi kegagalan berbagai model usaha rakyat sebelumnya. Koperasi harus mampu menjadi pelaku ekonomi yang produktif, memperluas kesempatan usaha, dan mengambil bagian dalam pasar domestik.

Ia menegaskan, perubahan arah pembangunan ekonomi perlu disambut dengan kesiapan masyarakat dalam membangun sarana dan ekosistem usaha yang kuat. 

Dengan begitu, pelaku usaha kecil, koperasi, dan UMKM tidak hanya menjadi penonton di pasar sendiri, melainkan mampu tumbuh sebagai tuan rumah di negeri sendiri.