Hakim Tolak Eksepsi Silmy Karim, Sidang Kasus Pemerasan Berlanjut

Ntvnews.id, Jakarta - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak nota perlawanan yang diajukan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) periode 2024–2026, Silmy Karim, beserta tim advokatnya dalam perkara dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing dan penerimaan gratifikasi periode 2021–2026.

Hakim Ketua Atep Sopandi menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum telah disusun secara lengkap dan cermat. Dengan demikian, persidangan perkara tersebut dapat dilanjutkan.

"Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2026/PN Jkt.Pst atas nama terdakwa Silmy Karim," ujar Atep saat membacakan putusan sela di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis, 12 November 2026.

Salah satu poin keberatan Silmy dan tim kuasa hukumnya berkaitan dengan uraian dakwaan mengenai dugaan tindakan pemaksaan dalam permintaan uang. Mereka menilai jaksa tidak menjelaskan secara terperinci waktu, cara, maupun pihak yang melakukan pemaksaan terhadap 10 pemohon yang disebut dalam dakwaan.

Silmy juga menilai perbuatan mempersulit atau memperlambat permohonan justru diuraikan sebagai tindakan pejabat dan staf lain. Sementara itu, perannya disebut hanya sebatas mengetahui, membiarkan, menikmati, dan tidak menghentikan tindakan tersebut.

Atas dasar itu, pihak Silmy berpendapat dakwaan tidak menguraikan tindakan aktif yang memenuhi unsur pemaksaan. Mereka pun menilai dakwaan kesatu kabur dan seharusnya batal demi hukum.

Baca Juga: Silmy Karim Jalani Sidang Putusan Sela Kasus Dugaan Pemerasan

Namun, majelis hakim memiliki pandangan berbeda. Dalam konstruksi penyertaan sebagaimana diatur Pasal 20 huruf C KUHP Nasional, seseorang yang turut serta melakukan tindak pidana tidak harus menjalankan seluruh unsur delik secara fisik seorang diri. Menurut hakim, unsur tersebut dapat terpenuhi apabila terdapat kerja sama yang disadari dan pembagian peran yang saling melengkapi.

Atep menyebut surat dakwaan telah menjelaskan dugaan peran aktif Silmy dalam struktur kekuasaan. Peran tersebut antara lain memerintahkan Bagus Bramantyo meminta setoran Rp100 juta setiap bulan, menempatkan orang kepercayaannya pada jabatan strategis, serta menanyakan sisa kas.

Sementara itu, staf atau pejabat di bawahnya diduga menunda persetujuan melalui sistem e-Visa Molina. Tindakan tersebut disebut menekan biro jasa agar membayar uang tidak resmi untuk menghindari risiko kelebihan masa tinggal atau overstay.

"Sementara penilaian apakah kebijakan aplikasi Molina mematahkan unsur pemaksaan merupakan materi pokok perkara yang harus diuji melalui pembuktian di persidangan," ucap Atep.

Dalam perkara tersebut, Silmy didakwa melakukan pemerasan dengan nilai total Rp168,92 miliar serta menerima gratifikasi sebesar Rp33,94 miliar.

Dugaan pemerasan dilakukan dengan mempersulit atau memperlambat penerbitan dokumen keimigrasian, termasuk tidak menerbitkan dokumen yang diajukan pemohon. Dokumen tersebut meliputi Izin Tinggal Kunjungan dalam Keadaan Terpaksa dan Keadaan Darurat, Izin Tinggal Terbatas (ITAS), Izin Tinggal Tetap (ITAP), serta perubahan Administrasi Alih Status (ALTUS).

Silmy didakwa melakukan perbuatan tersebut bersama sejumlah pejabat dan mantan pejabat Imigrasi, yakni mantan Kepala Subdirektorat Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji, Bagus Bramantyo, serta Ketua Tim Alih Status Izin Tinggal Terbatas Juniadi Sri Priambudi.

Pihak lain yang turut disebut dalam dakwaan adalah mantan staf Subdirektorat Izin Tinggal Ditjen Imigrasi Gusti Bernardiansyah alias Obin, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi periode 2024–2025 Saffar Muhammad Godam, serta mantan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Barat Jaya Saputra.

Baca Juga: Pengacara Silmy Karim: Dulu Disebut OTT Sekarang Pemerasan, Apalagi?

Para terdakwa diduga menerima uang hasil pemerasan dengan nominal berbeda. Silmy disebut menerima Rp1,2 miliar, Saffar Rp500 juta, Jaya Rp6,53 miliar, Tessar Rp2,88 miliar, Bagus Rp4,25 miliar, Obin Rp50,97 miliar, dan Juniadi Rp16,31 miliar.

Adapun gratifikasi yang didakwakan kepada Silmy terdiri atas uang tunai Rp2,56 miliar serta saham di sejumlah perusahaan sekuritas senilai Rp31,38 miliar yang tercatat atas namanya.

Atas dugaan perbuatannya, Silmy dijerat Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 127 ayat (1) KUHP Nasional.

(Sumber: Antara)