Gibran Mengundurkan Diri, Ini Tahapan Pemilihan Wapres Baru

Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis, 12 November 2026.

Setelah pengunduran diri tersebut, proses pengisian jabatan Wakil Presiden harus melalui sejumlah tahapan konstitusional hingga pejabat pengganti resmi dilantik.

Presiden tidak dapat langsung menunjuk seseorang untuk mengisi posisi Wakil Presiden yang kosong. Mekanisme pergantian jabatan tersebut melibatkan Presiden dan MPR sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa MPR harus menggelar sidang untuk memilih Wakil Presiden paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.

Sementara itu, ketentuan teknis pemilihan dan pelantikan diatur dalam Pasal 46 hingga Pasal 49 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Berikut tahapan pemilihan Wakil Presiden pengganti hingga resmi menjabat.

1. Pengunduran Diri Menyebabkan Kekosongan Jabatan

Proses pergantian dimulai setelah pengunduran diri Wakil Presiden diterima dan menimbulkan kekosongan jabatan.

Dalam situasi tersebut, Presiden tidak bisa langsung menunjuk pengganti. Pengisian posisi Wakil Presiden harus mengikuti ketentuan yang tercantum dalam konstitusi.

Mekanisme ini berbeda dengan pemakzulan karena pengunduran diri merupakan keputusan Wakil Presiden untuk mengakhiri masa jabatannya.

Baca Juga: Badai Kasus Ijazah Gibran Bergulir ke DPR? Pakar UI Sarankan Gibran Mengundurkan Diri!

Wapres Gibran Bertemu Pimpinan MPR (DOK ISTIMEWA)

2. Presiden Mengajukan Dua Nama Calon Pengganti

Setelah terjadi kekosongan jabatan, Presiden berwenang mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden kepada pimpinan MPR.

Pasal 46 ayat (2) UU MD3 mengatur bahwa Presiden harus menyerahkan kedua nama tersebut beserta dokumen persyaratannya paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna MPR digelar.

Dengan ketentuan tersebut, Presiden tidak dapat langsung menunjuk satu orang untuk mengisi jabatan Wakil Presiden. Kedua calon harus melalui proses pemilihan di MPR.

Baca Juga: Yusril Jelaskan Proses Penggantian Wapres Jika Gibran Mengundurkan Diri

3. Kedua Calon Menyampaikan Pernyataan Kesiapan

Setelah menerima usulan Presiden, MPR akan melanjutkan proses dengan meminta kedua calon menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan.

Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 46 ayat (4) UU MD3. Kedua kandidat wajib menyampaikan pernyataan tersebut dalam sidang paripurna MPR sebelum pemungutan suara dilakukan.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat meninggalkan kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

4. MPR Menggelar Sidang Paripurna untuk Memilih Wapres

Tahap berikutnya adalah pemilihan satu dari dua calon yang telah diajukan Presiden melalui sidang paripurna MPR.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 46 ayat (1) UU MD3, MPR harus menyelenggarakan sidang pemilihan paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden.

Kandidat yang memperoleh suara terbanyak akan ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih.

Apabila kedua calon memperoleh jumlah suara yang sama, pemilihan akan diulang satu kali. Jika hasilnya tetap imbang, Presiden berhak menentukan salah satu dari kedua kandidat tersebut. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 46 ayat (6) dan ayat (7) UU MD3.

 

 

 

View this post on Instagram

A post shared by NTVNow (@ntv.now)

5. Wakil Presiden Terpilih Mengucapkan Sumpah dan Dilantik MPR

Setelah proses pemilihan selesai, MPR melantik calon yang terpilih melalui sidang paripurna.

Pasal 47 UU MD3 mengatur bahwa Wakil Presiden terpilih harus mengucapkan sumpah atau janji di hadapan sidang paripurna MPR sebelum menjalankan tugasnya.

Apabila MPR tidak dapat menggelar sidang, pengucapan sumpah atau janji dapat dilakukan di hadapan rapat paripurna DPR. Jika DPR juga tidak dapat menyelenggarakan rapat, prosesi tersebut dilakukan di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan pimpinan Mahkamah Agung.

Selanjutnya, Pasal 49 UU MD3 menyatakan bahwa Wakil Presiden terpilih ditetapkan melalui ketetapan MPR.

 

 

 

View this post on Instagram

A post shared by NTV News (@ntvnews.id)

Dengan demikian, pengisian jabatan Wakil Presiden tidak dapat dilakukan hanya melalui penyerahan surat pengunduran diri atau pengajuan nama oleh Presiden. Prosesnya harus berlanjut melalui pemilihan di MPR hingga pengucapan sumpah atau janji dan penetapan pejabat terpilih.

Mekanisme tersebut menjadi dasar konstitusional untuk mengisi posisi Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan sebelum masa pemerintahan berakhir pada 2029.