Yusril: MPR Tak Perlu Sidang Setujui Pengunduran Diri Gibran, Cukup Tetapkan Kekosongan

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai MPR tidak perlu menggelar sidang untuk menyetujui atau menolak pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Yusril, keputusan Gibran untuk berhenti dari jabatan Wakil Presiden merupakan keputusan pribadi yang tidak membutuhkan persetujuan pihak lain.

"Menurut pendapat saya sudah tidak perlu MPR mengadakan sidang apakah setuju atau tidak setuju dengan surat berhentinya itu. Karena ini style-nya hampir sama dengan pernyataan berhentinya Pak Harto (Presiden Soeharto) yang saya draf tahun 1998 yang lalu. Ada kata-kata: menyatakan berhenti. Kalau menyatakan berhenti, itu tidak memerlukan consent atau persetujuan dari pihak lain, karena itu keputusan sendiri dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat," ujar Yusril.

Yusril mengatakan Gibran telah menyampaikan dua surat pengunduran diri. Satu surat ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto dan satu lainnya disampaikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Yusril mengaku telah membaca salinan surat yang ditujukan kepada MPR tersebut. Dalam surat itu, Gibran menyatakan berhenti sebagai Wakil Presiden atas kemauannya sendiri.

Baca Juga: Terungkap! Ini Isi Surat Gibran: Mundur Jadi Wapres atas Pemintaan Sendiri

 

 

 

View this post on Instagram

A post shared by NTV News (@ntvnews.id)

"Saya sudah membaca copy dari surat itu, yang pada intinya Wakil Presiden menyampaikan surat kepada MPR menyatakan berhenti sebagai Wakil Presiden atas kemauannya sendiri. Dan kemudian beliau mengatakan dalam paragraf selanjutnya dari surat itu, selanjutnya memohon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menindaklanjuti surat beliau itu dengan merujuk kepada Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945," jelasnya.

Yusril menjelaskan Pasal 8 ayat 2 UUD 1945 mengatur mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan. MPR harus bersidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua nama yang diajukan Presiden.

"Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 itu mengatakan, dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, maka dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang untuk memilih Wakil Presiden yang diusulkan, dua orang yang diusulkan Presiden," katanya.

Karena itu, menurut Yusril, MPR perlu segera menggelar sidang untuk menyatakan adanya kekosongan jabatan Wakil Presiden. Selanjutnya, pimpinan MPR menyampaikan pemberitahuan resmi kepada Presiden agar mengajukan dua nama calon pengganti.

"Jadi, supaya proses ini berjalan konstitusional, cepat dan tidak lambat-lambat. Jadi MPR sebenarnya tentu akan mengadakan sidang dalam waktu yang dekat ini untuk menyatakan terjadi kevakuman atau kekosongan Wakil Presiden, dan MPR secara resmi memberitahukan kepada Presiden untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden disertai dengan persyaratan-persyaratannya untuk dipilih oleh MPR dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari. Selanjutnya ada mekanisme lebih detail diatur di dalam ketetapan-ketetapan MPR dan undang-undang MD3  yang mengatur tentang masalah ini," imbuhnya.

Baca Juga: Usai Mengundurkan Diri, Gibran Disambut Relawan di Istana Wapres

Hari ini, Kamis 12 November 2026 pimpinan MPR RI secara resmi menerima surat pengunduran diri Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya. Untuk selanjutnya MPR akan segera menggelar Rapat Pimpinan sebagai langkah (IG AHMAD MUZANI)

Baca Juga: Gibran Mengundurkan Diri, Ini Tahapan Pemilihan Wapres Baru

Yusril juga menjelaskan pertemuan pimpinan MPR dengan Presiden Prabowo yang dijadwalkan berlangsung di Istana Kepresidenan bukan untuk langsung meminta dua nama calon Wakil Presiden.

"Oh bukan, bukan. Ini rapat konsultasi. Bagaimana penyelenggaraan tindak lanjut dari surat pengunduran diri Wakil Presiden. Karena ini menyangkut tugas dan kewenangan MPR, dan juga menyangkut kewajiban Presiden menindaklanjuti kevakuman Wakil Presiden. Jadi koordinasi itu boleh dilakukan antarlembaga negara, dalam hal ini Presiden dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan DPR mungkin ya enggak terlalu langsung ya, kecuali pemakzulan. Kalau pemakzulan memang melibatkan DPR, tapi seperti kita ketahui hari ini Pak Wakil Presiden menghadap Presiden menyampaikan surat pengunduran dirinya, dan menyampaikan surat pengunduran dirinya juga kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat," kata Yusril.

Dia menambahkan, Presiden tidak perlu hadir dalam sidang MPR untuk menyatakan kekosongan jabatan Wakil Presiden. Pemberitahuan resmi melalui surat dinilai sudah cukup.

"Nggak saya kira, itu MPR saja. Cukup surat saja disampaikan oleh pimpinan MPR kepada Presiden secara resmi memberitahukan ada kekosongan Wakil Presiden. Dan sesuai Pasal 8 ayat 2 UUD 45, maka MPR meminta kepada Presiden untuk sesegera mungkin mengajukan dua calon Wakil Presiden untuk dipilih oleh MPR dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari," pungkasnya.