Khozin Sebut Usulan HMP Tak Relevan Setelah Gibran Mundur dari Jabatan Wapres

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 12 Nov 2026, 19:00
thumbnail-author
Jihan Dwicahya
Penulis
thumbnail-author
Tasya Paramitha
Editor
Bagikan
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (tengah) berjalan meninggalkan Kompleks Parlemen di Jakarta, Kamis, 12 November 2026. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (tengah) berjalan meninggalkan Kompleks Parlemen di Jakarta, Kamis, 12 November 2026. (Antara)

Ntvnews.id, Jakarta - Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin menilai usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) tidak perlu dilanjutkan setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden kepada MPR RI.

Khozin, yang juga menjadi salah satu pengusul HMP, menyebut perkembangan tersebut membuat usulan itu kehilangan relevansinya.

“HMP jelas tidak lanjut. Itu pasti sudah tidak lanjut karena sudah tidak relevan,” kata Khozin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.

Dia berharap keputusan Gibran dapat mengakhiri polemik mengenai latar belakang pendidikannya. Dengan demikian, para anggota DPR bisa kembali fokus menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat.

Baca Juga: Gibran Mundur, Prabowo Minta Masyarakat Waspada Upaya Pecah Belah Bangsa

“Banyak agenda, banyak pekerjaan rumah yang perlu kita tuntaskan, banyak rakyat yang menunggu kerja nyata kita untuk program-program yang berkorelasi langsung dengan hajat hidup orang banyak,” ujarnya.

Sebelumnya, Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya secara langsung kepada pimpinan MPR pada Kamis siang, 12 November 2026. Penyerahan tersebut berlangsung dalam pertemuan bersama Ketua MPR Ahmad Muzani dan jajaran wakil ketua MPR selama sekitar 20 menit.

Setelah surat pengunduran diri diterima, Rapat Paripurna DPR yang semula dijadwalkan pada Kamis pukul 14.00 WIB untuk membahas usulan HMP akhirnya dibatalkan.

Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan bahwa lembaganya memiliki batas waktu paling lama 60 hari sejak pengunduran diri Gibran untuk memproses pengisian jabatan Wakil Presiden.

Baca Juga: Bakom RI Pastikan Pemerintahan Prabowo Tetap Berjalan Normal Usai Gibran Mundur

Adapun Presiden Prabowo Subianto diberi waktu 14 hari setelah menerima surat permintaan dari MPR untuk mengusulkan dua kandidat pengganti Gibran.

Selanjutnya, MPR menjadwalkan rapat gabungan pada Jumat, 13 November 2026. Pertemuan tersebut salah satunya akan membahas penyampaian surat kepada Presiden Prabowo agar mengajukan dua nama calon Wakil Presiden.

(Sumber: Antara)