Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra (NTVnews)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa penentuan dua kandidat Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Yusril, Prabowo memiliki hak penuh untuk menetapkan dua nama yang nantinya diusulkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk dipilih sebagai wakil presiden.
"Jadi itu sepenuhnya adalah kewenangan Presiden untuk menentukan dua Wakil Presiden itu dan sepenuhnya diserahkan kepada beliau," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.
Yusril menyampaikan bahwa Prabowo kemungkinan akan mengadakan pembicaraan dengan partai-partai politik yang sebelumnya tergabung dalam koalisi pengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
Dia menyebut terdapat sekitar 10 partai politik dalam koalisi tersebut, baik yang memiliki keterwakilan di parlemen maupun yang tidak memiliki kursi di parlemen.
Baca Juga: Jensen Huang Mundur dari CEO Nvidia!
Meski nantinya ada pertemuan dan pembahasan bersama partai-partai koalisi, Yusril menekankan keputusan akhir mengenai dua kandidat tetap menjadi hak Presiden Prabowo.
"Walaupun ada rapat dari partai-partai koalisi, tapi keputusan akhir itu ada di tangan beliau," ujarnya.
Yusril menjelaskan, proses pengisian jabatan wakil presiden yang kosong merupakan mekanisme politik yang melibatkan partai-partai pengusung pasangan presiden dan wakil presiden. Ketentuan tersebut juga berkaitan dengan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Partai-partai yang sebelumnya mengusung pasangan Prabowo-Gibran dapat diajak berkonsultasi maupun dilibatkan dalam pembahasan calon pengganti. Namun, Presiden tidak memiliki kewajiban untuk melakukan konsultasi tersebut.
"Beliau bisa berkonsultasi dengan siapa saja, atau juga tidak berkonsultasi juga tidak apa-apa. Beliau juga bisa berunding dengan partai-partai koalisi," terang Yusril.
Lebih lanjut, Yusril mengatakan mekanisme pengisian jabatan wapres yang kosong berbeda dengan pemilihan presiden dan wakil presiden melalui pemilihan umum. Dalam proses ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak terlibat karena pemilihan dilakukan oleh MPR.
Presiden nantinya mengajukan dua nama kandidat kepada MPR untuk dipilih melalui sidang sesuai ketentuan konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta tata tertib lembaga tersebut.
"Jadi Presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu," pungkas Yusril.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
