Yusril: Kalau Tak Ada Wapres, Presiden Tetap Bisa Jalankan Kekuasaannya Sendiri

Yusril menjelaskan, wakil presiden pada dasarnya bertugas membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan. Karena itu, apabila jabatan tersebut kosong, kewenangan pemerintahan tetap berada di tangan kepala negara.

"Tidak diisi oleh siapa-siapa. Oleh karena kalau tidak ada Wakil Presiden, Presiden kan menjalankan kekuasaan sendiri. Wakil Presiden itu membantu tugas-tugas Presiden," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.

Dia juga menegaskan kekosongan posisi wapres tidak membuat tugas-tugas pemerintahan harus dialihkan kepada triumvirat atau tiga pejabat tinggi negara ketika Prabowo melakukan perjalanan ke luar negeri.

Baca Juga: Sosok TK di Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Berpangkat Brigjen Pol

Menurut Yusril, presiden tetap memiliki kewenangan untuk memimpin pemerintahan dari dalam maupun luar negeri. Terlebih, para menteri masih dapat menjalankan tugas sesuai bidang dan tanggung jawab masing-masing.

"Jadi kalau tidak ada Wakil Presiden, tidak ada yang membantu tugas-tugas Presiden dalam konteks sebagai seorang Wakil Presiden. Jadi Presiden dapat menjalankan pemerintahan, baik dari dalam maupun dari luar negeri, tidak masalah itu," jelasnya.

Yusril menambahkan, dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, sebagian menteri dapat mendampingi Prabowo ketika melakukan kunjungan ke luar negeri. Sementara itu, menteri lainnya tetap berada di Indonesia untuk memastikan roda pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya.

Dia menilai kemajuan teknologi komunikasi saat ini juga memungkinkan presiden tetap berkoordinasi dengan jajaran kabinet meskipun sedang berada di luar negeri.

Lebih lanjut, Yusril menerangkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, wakil presiden tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan pemerintahan secara independen. Keputusan yang ditandatangani wakil presiden atas nama presiden tetap merupakan keputusan presiden.

"Karena Wakil Presiden pun, kalaupun ada di dalam negeri, dia tidak bisa mengambil keputusan. Keputusan Wakil Presiden itu tidak ada dalam sistem hukum maupun pemerintahan kita," terang Yusril.

Dia menambahkan, presiden tetap dapat menyampaikan arahan maupun instruksi kepada para menteri secara langsung dari luar negeri melalui berbagai sarana komunikasi yang tersedia.

"Jadi tidak ada masalah bagi Presiden untuk menjalankan roda pemerintahan dan beliau bisa memberikan perintah, instruksi langsung dari luar negeri tanpa terhalang apa pun," pungkasnya.