SUARA NUSANTARA: Debat Sengit Reza Indragiri vs Ulta Levenia Saat Membahas Kasus Penyadapan Listyo Sigit

Ntvnews.id, Jakarta - Pakar Psikologi Forensik Reza Indragiri Amriel terlibat perdebatan sengit dengan Peneliti Geopolitik, Terorisme dan Keamanan Ulta Levenia Nababan saat sama-sama hadir sebagai narasumber Suara Nusantara di Nusantara TV, Rabu (11/11/2026). Diskusi membahas isu mega-skandal dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan jajaran perwira tinggi kepolisian.

Ketegangan bermula ketika Ulta Levenia menuding analisis hukum yang disampaikan Reza Indragiri terlalu menyederhanakan masalah (oversimplify) dan mengarahkan opini bahwa Reza memiliki keterikatan klien dengan pihak tertentu untuk menghindari jerat pasal makar.

"Pertama saya ingin menanggapi Pak Reza. Karena secara logika agak bingung. Makin sakit kepala. Karena menurut saya beliau ini oversimplify permasalahan ini. Ini presiden Pak yang disadap. Bukan Ulta Levenia, bukan Selamat Ginting. Ini Presiden. Jadi ketika dasarnya tadi dibilang ini karena polisi ingin menyelidiki ada upaya penegakkan hukum terhadap presiden," ujar Ulta Levenia saat dimintai tanggapan terkait topik yang sedang dibahas oleh Host Anisha Dasuki.

Merespons tuduhan tersebut, Reza Indragiri menegaskan independensinya sebagai akademisi dan pakar hukum. Reza secara tegas membantah tuduhan memiliki klien tertentu yang mempengaruhinya dalam menyikapi kasus penyadapan skandalis ini.

"Bahwa ada yang mengatakan saya punya klien A, B, C, itu bagi saya sepele saja. Mirip omongan buzzer yang serba menuduh. Ketiadaan argumentasi yang kemudian memberikan stereotip bahwa orang ini adalah begini begini begini," ujar Reza Indragiri.

Reza mengklarifikasi rekam jejaknya yang pernah dipercaya menjadi konsultan Posko Presisi Mabes Polri. Namun, hal itu tidak pernah menggerus objektifitas dan integritas pemikirannya.

Baca juga: Kapolri Beberkan Alur Penyadapan oleh Listyo Sigit, Ahrie Sonta, Slamet Uliandi dan Eko Hadi

"Saat ini saya tidak punya klien. Sekian tahun silam salah satu klien saya adalah Mabes Polri, tepatnya saya konsultan untuk Posko Presisi Mabes Polri. Saya diberikan kepercayaan oleh alat negara untuk membantu kerja mereka, tetapi betapa pun saya menjadi konsultan, teman-teman bisa cek statement saya di media. Mudah-mudahan saya bukan tipe orang yang mudah untuk terkooptasi atau kehilangan independensi dalam hal pemikiran," tegasnya.

Dalam perdebatan mengenai formulasi hukum terhadap dugaan penyadapan terhadap Presiden dan ribuan warga negara, Reza Indragiri menyarankan otoritas penegak hukum untuk mengedepankan Pasal Penyadapan Ilegal dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) daripada memaksakan penggunaan pasal makar.

"Professional judgement saya mengatakan, menimbang kepastian dan kemanfaatan, saya menganggap bahwa proses penegakan hukum kita akan menjadi lebih ringan, tidak ada ekses yang berkepanjangan ketika otoritas penegakan hukum menggunakan pasal penyadapan ilegal," jelas Reza.

"Saya khawatir kerja yang luar biasa spektakuler yang sudah dilakukan oleh teman-teman kepolisian dalam kasus ini akan justru berbalik dinilai diskriminatif dan terkesan sekadar untuk melayani kekuasaan kalau terus-menerus yang disebut hanya pasal makar, pasal makar, pasal makar. Saya menuntut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi juga digunakan oleh Polri untuk meminta pertanggungjawaban terhadap Listyo dan komplotannya," imbuhnya.

Hal utama yang disoroti Reza Indragiri adalah keselamatan hak konstitusional ribuan warga negara lain mulai dari menteri, politisi, wartawan, hingga masyarakat biasa yang turut menjadi korban penyadapan sistematis ini. Ia mengingatkan agar hukum tidak tebang pilih hanya fokus pada figur Presiden.

"Yang disadap bukan hanya Presiden. Bagaimana dengan ratusan atau mungkin ribuan orang lainnya? Bagaimana dengan pengusaha, media, politisi, menteri, bagaimana dengan kaum sudra seperti saya? Jangan-jangan juga disadap. Fokusnya jangan hanya Presiden saja. Saya menaruh rasa hormat pada beliau, tetapi Presiden adalah sama dengan saya sebagai warga negara yang punya hak yang harus dilindungi oleh otoritas penegakan hukum kita," tandasnya.