Bareskrim Periksa 38 Saksi dalam Penyelidikan Dugaan Makar Kasus Penyadapan

Ntvnews.id, Jakarta - Bareskrim Polri telah memeriksa puluhan saksi untuk mendalami dugaan tindak pidana makar yang berkaitan dengan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro mengatakan, penyidik telah meminta keterangan dari 28 saksi yang berada di Direktorat Siber selama proses penyelidikan selama satu pekan. Selain itu, pemeriksaan juga dilakukan terhadap sekitar 10 saksi tambahan.

“Berdasarkan hasil penyelidikan yang pernah kami laksanakan selama satu pekan, kami telah meneliti sebanyak 28 saksi yang berada pada Direktorat Siber, kemudian kami juga melakukan penambahan sebanyak sekitar 10 orang saksi lainnya,” kata Susatyo di Jakarta, Kamis, 12 November 2026.

Ia menjelaskan, hasil pemeriksaan para saksi telah dikoordinasikan dengan ahli pidana dan ahli hukum.

Susatyo menyebut Bareskrim juga telah menerbitkan laporan polisi (LP) setelah menemukan dugaan peristiwa pidana makar terhadap Presiden, termasuk pemufakatan jahat. Dugaan tindak pidana tersebut merujuk pada Pasal 191 dan/atau Pasal 193 dan/atau Pasal 196 KUHP juncto Pasal 160 KUHP juncto Pasal 20 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Penyesuaian Tindak Pidana.

Baca Juga: Pasal ITE Terlalu Ringan, Kasus Penyadapan Ilegal Gunakan Pasal Makar

Dengan diterbitkannya laporan polisi tersebut, penyidik mulai mendalami dugaan makar untuk mengungkap pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai tersangka dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.

“Nanti progres ke depan tentunya akan kami sampaikan lagi kepada masyarakat,” ucapnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI menyampaikan bahwa kepolisian telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan makar dalam kasus penyadapan tersebut.

“Untuk mendalami dugaan tersebut penyelidikan, difokuskan pada penelusuran perintah dan tujuan penyadapan, pemeriksaan personel yang diduga mengetahui kegiatan tersebut, serta pendalaman tugas dan kegiatan tersebut,” ujar Kapolri.

Baca Juga: Komisi III DPR Dorong Dugaan Penyadapan Presiden Diusut dengan Pasal Makar

Dalam rapat yang sama, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta agar dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo diproses menggunakan ketentuan pidana makar.

Ia menyebut tindakan yang diduga melibatkan empat perwira tinggi Polri itu sebagai “perbuatan menikam dari belakang”.

“Itu bukan sekedar delik intersepsi transmisi elektronik biasa. Tindakan itu harus diusut tuntas hingga ke pasal-pasal makar. Sebab, yang disasar dan dimata-matai secara ilegal adalah kepala negara beserta begitu banyak tokoh bangsa,” ujar Habiburokhman.

(Sumber: Antara)