PDIP Sebut Wapres Pengganti Gibran Harus Sejalan dengan Presiden

Ntvnews.id, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka perlu memiliki hubungan dan ikatan yang kuat dengan Presiden Prabowo Subianto agar dapat mendukung jalannya pemerintahan.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Said Abdullah mengatakan, sosok tersebut harus mampu memahami karakter Presiden sekaligus mengetahui batas perannya sebagai wakil kepala negara.

"Bisa memahami karakter Presiden dan menempatkan sekaligus tahu diri sebagai wapres," ucap Said dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 13 November 2026.

Menurut Said, calon wakil presiden dapat berasal dari partai politik dengan kekuatan besar di parlemen, bahkan partai dengan jumlah kursi terbanyak. Namun, sosok tersebut juga perlu memiliki kemampuan serta pengalaman di pemerintahan agar dapat membantu Presiden menjalankan program dan agenda pemerintahannya.

Baca Juga: MPR Bahas Pengisian Jabatan Wapres dalam Rapat Gabungan

Ia menekankan, meskipun berasal dari kelompok politik, wakil presiden terpilih nantinya tidak boleh menjadi pesaing atau menciptakan pusat kekuasaan lain dalam kepemimpinan nasional.

Said juga berharap pasangan Presiden dan wakil presiden tersebut dapat kembali berpasangan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2029. Dengan demikian, hasil pembangunan yang dicapai selama pemerintahan dapat semakin dirasakan masyarakat.

Selain itu, wakil presiden baru diharapkan mampu melengkapi kepemimpinan nasional. Peran tersebut antara lain membantu Presiden memetakan persoalan strategis dan merumuskan solusi untuk mengatasinya, baik dalam jangka pendek maupun menengah, dengan tetap berpedoman pada arah politik Presiden.

Menurut Said, skema tersebut dapat membuat pemerintah lebih berkonsentrasi menyelesaikan persoalan mendasar masyarakat, menghadapi tantangan global, serta memperkuat kepemimpinan nasional sebagai salah satu penggerak pembangunan.

Baca Juga: AHY: Demokrat Tak Ajukan Nama Cawapres Pengganti Gibran ke Prabowo

Meski demikian, ia menyebut keputusan mengenai sosok pengganti wakil presiden sepenuhnya berada di tangan Prabowo sebagai pihak yang paling memahami kebutuhan kepemimpinan nasional untuk tiga tahun mendatang.

"Setidaknya dari perjalanan dua tahun pemerintahan yang dipimpinnya dan tantangan masalah yang harus diselesaikan ke depan," tuturnya.

Gibran Rakabuming Raka telah mengajukan pengunduran diri dari jabatan wakil presiden pada Kamis, 12 November 2026. Dengan pengajuan tersebut, posisi wakil presiden saat ini mengalami kekosongan.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) wajib menggelar sidang untuk memilih pengganti paling lambat 60 hari setelah kekosongan terjadi. Calon yang dipilih berasal dari dua nama yang diajukan Presiden.

Dengan ketentuan tersebut, Indonesia harus memiliki wakil presiden baru sebelum 12 Januari 2027.

(Sumber: Antara)