Sosok Subhan Palal, Penggugat Suket Pendidikan Gibran di MA

Sebelum keputusan itu diumumkan, persoalan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA Gibran dari luar negeri menjadi perhatian publik. Isu tersebut mencuat setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan seorang warga bernama Subhan Palal.

Dalam putusannya, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonannya pada Pilpres 2024 tidak sah secara hukum.

Berdasarkan informasi di laman resmi Kepaniteraan MA, putusan perkara nomor 742 K/TUN/2026 dibacakan pada 30 Oktober 2026. Majelis hakim dipimpin Yulius dengan anggota Maftuh Effendi dan Hari Sugiharto.

"Kabul. kabul kasasi, batas putusan judex facti, adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya," demikian kutipan amar putusan MA pada perkara Suket Penyertaan Pendidikan Gibran seperti dilansir dari laman kepaniteraan MA.

Baca Juga: Penembakan di Gym Dekat Gedung Putih AS, Satu Orang Tewas

Permohonan kasasi tersebut diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan nomor perkara 62/G/2026/PTUN.JKT. Perkara berjenis tata usaha negara itu diterima MA pada 23 September 2026.

Dalam gugatannya, Subhan mengajukan tiga tuntutan. Dia meminta majelis hakim mengabulkan seluruh gugatan, menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah, serta memerintahkan agar dokumen tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya, yakni Dirjen Pendidikan Umum dan Khusus Kemendikdasmen.

Profil Subhan Palal

Muhammad Subhan Palal merupakan seorang advokat sekaligus pemilik firma hukum H.M. Subhan Palal & Rekan yang berkantor pusat di Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Subhan merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI). Dia telah meraih gelar Sarjana Hukum dan Magister Hukum.

Sebelum memenangkan gugatan kasasi terkait surat penyetaraan pendidikan Gibran, Subhan juga pernah mengajukan gugatan perdata senilai Rp125 triliun terhadap Gibran pada 2025.

Gugatan tersebut dilayangkan dengan alasan ketiadaan ijazah SMA yang diselenggarakan berdasarkan hukum Indonesia dinilai dapat memengaruhi keabsahan jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden.

Langkah hukum Subhan tidak hanya menyasar Gibran. Dia juga pernah mengajukan uji materi Pasal 2 Undang-Undang Kewarganegaraan ke Mahkamah Konstitusi (MK), yang turut menyeret nama Anies Baswedan.

Subhan menyebut dirinya aktif menggugat pejabat maupun calon pejabat yang menurut penilaiannya tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan.

"Saya ini termasuk pegiat yang (kalau) ada pejabat atau calon pejabat yang melanggar Undang-undang, saya gugat. Sebelumnya saya gugat kandidat presiden," ujar Subhan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin, 8 September 2025.

"Kandidat presiden waktu itu, yang menurut saya tidak memiliki status kewarganegaraan," sambungnya.

Pasal 2 UU Kewarganegaraan mengatur bahwa warga negara Indonesia (WNI) merupakan orang-orang bangsa Indonesia asli serta orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

Subhan berpandangan seseorang baru resmi menjadi WNI setelah memperoleh pengesahan sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut. Dia juga menghubungkan status kewarganegaraan dengan persyaratan untuk menduduki jabatan di pemerintahan.

Respons Subhan setelah Gibran Mundur

Setelah Gibran mengumumkan pengunduran dirinya, Subhan mengaku bersyukur. Dia menilai keputusan tersebut membuat masyarakat terbebas dari pemimpin yang menurutnya tidak memenuhi persyaratan undang-undang.

"Alhamdulillah kita terbebas dari pemimpin yang tidak memenuhi syarat undang-undang. Gitu. Nah, berikutnya, ya kekosongan apa, wapres harus segera diisi. Gitu. Itu aja. Nggak ada apa, karena gini, perjuangan saya dari awal itu memang agar kita terbebas dari pemimpin yang tidak memenuhi syarat undang-undang," kata Subhan Palal di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis, 12 November 2026.

Subhan mengaku merasa lega, meskipun menurutnya masih ada pekerjaan lanjutan yang perlu diselesaikan, yakni mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden.

Dia berharap Presiden Prabowo memperhatikan persyaratan calon Wakil Presiden berikutnya, terutama terkait latar belakang pendidikan. Subhan juga berharap sosok yang dipilih memiliki kesesuaian pandangan dengan Presiden.

"Untuk sementara lega, tapi ada pekerjaan berikutnya. Yaitu pengisian kekosongan Wapres. Saya berharap Pak Prabowo memperhatikan syarat calon, terutama pendidikannya layak, terus ya yang sudah apa, ada titik temu kepada presiden, sehingga nggak ada perlawanan, nggak ada nggak ada apa, selalu ikutlah pokoknya, cocoklah sama Pak Prabowo. Nah, terutama yang nasionalis-agamis. Itu yang adem nanti ke depannya, mudah-mudahan gitu," tuturnya.