AHY: Demokrat Tak Ajukan Nama Cawapres Pengganti Gibran ke Prabowo

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 13 Nov 2026, 10:56
thumbnail-author
April
Penulis
thumbnail-author
Beno Junianto
Editor
Bagikan
AHY, Ketua Umum Demokrat AHY, Ketua Umum Demokrat (NTVNews)

Ntvnews.id, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengumumkan sikap resmi partainya terkait pengisian jabatan Wakil Presiden. Demokrat secara tegas menyatakan tidak mengajukan nama calon untuk posisi tersebut dan menyerahkan sepenuhnya proses pengusulan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan tersebut disampaikan AHY dalam keterangannya, merujuk pada ketentuan konstitusi yang berlaku. Menurutnya, mekanisme pengisian jabatan tersebut telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan.

"Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa MPR RI memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih," ujar AHY di kantor Demokrat, 13 November 2026.

Baca Juga: Menko AHY Ajak Akuntan Muda Kawal Pembangunan Infrastruktur

Ia menambahkan, keputusan penting ini telah melalui proses konsultasi dan mendapat persetujuan dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Konsultasi tersebut dilakukan melalui panggilan video di tengah perjalanan SBY dari Semarang menuju Jakarta.

Selain menyampaikan sikap terkait posisi wakil presiden, AHY juga menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat agar tetap menjaga kondusifitas nasional. Ia berpesan agar publik memberikan ruang penuh bagi berjalannya proses konstitusional tanpa gejolak yang berlebihan.

"Kedua, kami mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga suasana tetap tenang dan memberi ruang bagi proses konstitusional untuk berjalan," kata AHY.

Di sisi lain, AHY menekankan pentingnya menjaga stabilitas pemerintahan dan kelangsungan program pembangunan nasional di tengah dinamika politik yang sedang berlangsung. Ia mengingatkan agar kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas utama di atas segala kepentingan politik praktis.

"Pada saat yang sama, pemerintahan harus tetap bekerja dan agenda pembangunan harus terus berlanjut. Apapun dinamika politik yang terjadi, janganlah mengganggu kehidupan rakyat kita," pungkasnya.