Komisi III DPR Bahas RUU Penyadapan Bersama Baintelkam Polri

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 16 Nov 2026, 12:21
thumbnail-author
Annisa Aldifa Keyla
Penulis
thumbnail-author
Tasya Paramitha
Editor
Bagikan
Komisi III DPR RI menggelar rapat soal RUU tentang Penyadapan bersama Baintelkam Polri di kompleks parlemen, Jakarta, Senin, 16 November 2026 Komisi III DPR RI menggelar rapat soal RUU tentang Penyadapan bersama Baintelkam Polri di kompleks parlemen, Jakarta, Senin, 16 November 2026 (Antara)

Ntvnews.id, Jakarta - Komisi III DPR RI mulai menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri untuk membahas masukan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 16 November 2026.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, isu penyadapan kembali menjadi perhatian publik setelah muncul persoalan dugaan penyadapan ilegal terhadap kepala negara yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum.

Menurut dia, persoalan tersebut berkaitan dengan sistem penyadapan yang diterapkan oleh lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan tersebut.

"Oleh sebab itu, Komisi III DPR RI memberikan perhatian khusus terkait dengan pengaturan tentang penyadapan," kata Habiburokhman.

Ia menjelaskan bahwa penyadapan pada dasarnya merupakan instrumen untuk mendukung kepentingan hukum dan keamanan, termasuk mencegah serta mendeteksi tindak kejahatan. Namun, kewenangan tersebut harus diberikan secara terbatas.

Baca Juga: Buntut Prabowo Disadap, DPR Percepat Bahas RUU Penyadapan

Di sisi lain, penyalahgunaan kewenangan penyadapan berpotensi menjadi sarana bagi negara maupun pihak tertentu untuk mengintervensi kehidupan pribadi masyarakat.

Habiburokhman menilai persoalan penyadapan berkaitan erat dengan hak konstitusional warga negara yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945. Sebab, kegiatan tersebut dapat membatasi hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi.

Ia juga merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa hak privasi termasuk hak yang tidak dapat dikurangi atau non-derogable rights.

"Sehingga penyadapan maupun perekaman membutuhkan pengaturan mengenai syarat dan tata cara tersendiri tentang penyadapan atau perekaman untuk menghindari atau mencegah penyalahgunaan kewenangan," katanya.

Habiburokhman menyebut ketentuan mengenai penyadapan saat ini tersebar dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain KUHAP, Undang-Undang KPK, Undang-Undang Intelijen, Undang-Undang Polri, Undang-Undang Kejaksaan, serta Undang-Undang Narkotika.

Baca Juga: RUU Penyadapan Masuk Prolegnas 2026

Namun, aturan-aturan tersebut dinilai belum mengatur mekanisme penyadapan secara terperinci. Prosedurnya pun berbeda-beda, mulai dari ketentuan yang mensyaratkan izin pengadilan, pelaksanaan tanpa izin pengadilan, hingga belum adanya pengaturan mengenai batas waktu penyadapan.

"Belum ada mekanisme yang jelas dan tegas sehingga belum terdapat batasan-batasan konstitusional untuk menjamin perlindungan hak konstitusional seperti data dan informasi pribadi," katanya.

Karena itu, ia menilai diperlukan aturan khusus untuk memperjelas prosedur penyadapan agar pelaksanaannya berlangsung secara profesional, akuntabel, dan tidak diskriminatif.

Pengaturan tersebut diharapkan dapat mendukung penegakan hukum sekaligus memastikan perlindungan hak asasi manusia dan hak konstitusional masyarakat.

"Kita tidak ingin kasus penyadapan ilegal pada kepala negara dan tokoh-tokoh bangsa terulang kembali di masa yang akan datang. Jangan sampai keamanan negara dan hak asasi warga negara terancam dengan adanya penyadapan di luar hukum," kata dia.

(Sumber: Antara)