Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Sri Suparyati. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) tengah memeriksa delapan permohonan pelindungan yang diajukan para saksi dalam perkara tindak pidana penyadapan. Penelaahan dilakukan untuk mengetahui kebutuhan perlindungan sekaligus mengukur tingkat ancaman yang dihadapi setiap pemohon.
Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati mengatakan seluruh permohonan yang diterima hingga Kamis, 12 November 2026, berasal dari pihak berstatus saksi. Sampai saat ini, belum ada pihak yang mengajukan permohonan sebagai justice collaborator (JC) atau saksi pelaku.
“Sejauh ini, delapan permohonan yang kami terima seluruhnya berstatus sebagai saksi. Belum ada pengajuan permohonan dari pihak yang mengajukan diri sebagai justice collaborator,” ujar Sri Suparyati dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 12 November 2026.
Kendati belum menerima permohonan dari saksi pelaku, LPSK tetap membuka kemungkinan memberikan pelindungan kepada pemohon dengan status lain, termasuk JC. Peluang tersebut akan dipertimbangkan berdasarkan perkembangan penanganan perkara.
Baca Juga: Bareskrim Periksa 38 Saksi dalam Penyelidikan Dugaan Makar Kasus Penyadapan
Prabowo Subianto menerima Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Listyo Sigit Prabowo pada Senin, 19 Oktober 2026, di Istana Merdeka, Jakarta (Istimewa)
Sri menyampaikan bahwa delapan permohonan yang masuk masih menjalani proses penelaahan. LPSK juga menjalin koordinasi dengan penyidik untuk mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai situasi dan kondisi masing-masing pemohon.
Dalam menentukan pemberian pelindungan, LPSK memperhatikan beberapa faktor. Di antaranya nilai penting keterangan saksi, besarnya ancaman yang dihadapi, serta kondisi khusus yang dialami saksi dan/atau korban.
Penilaian tersebut berpedoman pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.
Baca Juga: Pasal ITE Terlalu Ringan, Kasus Penyadapan Ilegal Gunakan Pasal Makar
LPSK akan terus mengikuti perkembangan proses hukum dalam perkara penyadapan tersebut. Lembaga itu juga mengantisipasi kemungkinan adanya tambahan permohonan pelindungan dari saksi maupun pihak lain dengan status berbeda sesuai perkembangan perkara.
Dalam kasus ini, Polri telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka kasus penyadapan kepada Presiden. Salah satu tersangka yakni mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Tiga jendaral lainnya yakni Irjen Slamet Uliandi, Irjen Eko Hadi Santoso dan Irjen Ahrie Sonta. Sementara, polisi sudah memeriksa 38 saksi dalam kasus ini.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
