KPK Panggil 4 Manajer Perusahaan Swasta Terkait Kasus Suap HGB Summarecon

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 16 Nov 2026, 15:55
thumbnail-author
April
Penulis
thumbnail-author
Tasya Paramitha
Editor
Bagikan
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, 30 Juni 2026 Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, 30 Juni 2026 (Antara)

Ntvnews.id, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil empat manajer PT Bela Parahiyangan Investindo sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap proses pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung pada Senin, 16 November 2026.

"Pemeriksaan dilakukan di Kantor Polresta Bandung," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, 16 November 2026.

Empat manajer dari pengembang Perumahan Kota Baru Parahiyangan tersebut meliputi Ari Awan Nuryatmi selaku Manager Legal, Yunan Wirahadi Kusuma selaku Manager TI & PR, Suwarty Ruti selaku Manager Finance, serta Joseph Ijong Dachlan selaku Manager Marketing.

Selain keempat manajer tersebut, lembaga antirasuah turut memanggil dua karyawan PT Bela Parahiyangan Investindo serta seorang pegawai BPN Bandung. Ketiga saksi tambahan itu adalah Lucky Setia Permana, Yamsa Syulastian, dan Apansah. Kendati demikian, Budi belum merinci materi spesifik yang akan didalami penyidik dari keterangan para saksi tersebut.

Kasus ini bermula dari pengajuan perpanjangan HGB serta pemecahan HGB menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas lahan yang dikelola oleh PT Summarecon Agung di Kabupaten Bogor. Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengungkapkan, sebagian objek tanah tersebut ternyata masih bermasalah dan bersengketa dengan para ahli waris pemegang SHM terdahulu.

Baca Juga: KPK Dalami Kronologi Summarecon Siapkan Uang untuk Urus HGB

Para pemilik tanah sebelumnya sempat melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung terkait penerbitan sembilan SHGB Summarecon oleh Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Jawa Barat dan Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Bogor.

Dalam prosesnya, Kantah Bogor mengundang para ahli waris untuk mediasi, yang kemudian berujung pada permohonan blokir SHGB Summarecon oleh pihak ahli waris bersamaan dengan pencabutan gugatan di PTUN Bandung.

Konflik perizinan ini memicu komunikasi intensif antara pihak swasta dan lingkaran pejabat. Yaser Alfarisi selaku perwakilan Summarecon melaporkan kepada Muhammad Fakhry dan Erwin yang disebut sebagai orang kepercayaan menteri bahwa Kepala Kantah Kabupaten Bogor, Sontang Coin Manurung, menolak membuka blokir dan melakukan pemecahan HGB tanpa arahan atasan. Yaser bersama Rizal Pahlefi lantas meminta Erwin untuk melobi Sontang.

Pada awal Agustus 2026, pihak perantara menginformasikan kepada Summarecon bahwa terdapat syarat penyerahan dana pelicin agar pemblokiran dibuka dan sertifikat dapat diterbitkan.

"Sontang Coin melalui Erwin meminta fee dengan kode 'dua' yang diduga sejumlah Rp2 miliar. Namun, pihak Summarecon hanya menyanggupi sejumlah Rp1,5 miliar," ujar Taufik.

Penyidik mendapati indikasi aliran dana tambahan bagi pihak-pihak lain yang berperan sebagai broker pengurusan. Berdasarkan kesepakatan, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrianto Pitoyo Adhi melalui perantara akhirnya menyerahkan uang senilai Rp1,5 miliar kepada Erwin.

"Selanjutnya, ERW (Erwin) menyerahkan sebagian dari uang tersebut yaitu senilai Rp 200 juta kepada Coin di sebuah kafe di Jakarta Selatan, untuk fee pembukaan blokir dan pemecahan HGB atas pihak Summarecon," tambah Taufik.

Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar KPK pada Senin, 14 September 2026, menjerat delapan orang tersangka dalam perkara ini, yakni:

Sontang Coin Manurung (Kepala Kantah Kabupaten Bogor)

Fahd El Fouz (Politisi Partai Golkar)

Adrianto Pitoyo Adhi (Direktur Utama PT Summarecon Agung)

Arif Sugianto (Mantan Bupati Kebumen)

Lampri (Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang/PPTR)

Muhammad Fakhry (Orang kepercayaan menteri)

Erwin (Orang kepercayaan menteri)

Rizal Pahlefi (Orang kepercayaan menteri)

Hingga berita ini diterbitkan, KPK masih terus mendalami keterlibatan pihak swasta lainnya serta aliran dana korupsi yang melingkupi proses perizinan pertanahan tersebut.