Ntvnews.id, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersiap mengeksekusi putusan terhadap mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. Langkah ini diambil setelah Mahkamah Agung resmi menolak permohonan kasasi dalam kasus suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjeratnya.
"KPK melalui jaksa eksekusi akan menindaklanjuti putusan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk pelaksanaan pidana badan dan pembayaran uang pengganti sebagai bagian dari upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, 16 November 2026.
Baca Juga: KPK Ungkap Puspom TNI Lakukan Pemeriksaan Terkait Kasus Korupsi BNPB
Budi menilai, putusan tingkat kasasi tersebut membuktikan bahwa proses penegakan hukum berjalan secara taat asas, dengan tetap memperhatikan pemenuhan aspek formil maupun materiil perkara.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa penindakan terhadap kasus korupsi ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera kepada terpidana. Perkara ini juga menjadi pengingat tegas bahwa jabatan dan kewenangan publik tidak boleh disalahgunakan demi kepentingan pribadi.
Berdasarkan informasi dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh kedua belah pihak.
"Putusan kasasi, tolak kasasi penuntut umum, tolak kasasi terdakwa," demikian tertulis dalam sistem penelusuran perkara tersebut.
Putusan bernomor perkara 10010 K/PID.SUS/2026 itu diketok pada Kamis, 29 Oktober 2026, oleh majelis hakim yang diketuai oleh Soesilo dengan anggota majelis Suradi dan Ansori. Dengan putusan ini, vonis hukuman terhadap Nurhadi tetap berada di angka 5 tahun penjara, menguatkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang sebelumnya juga mengamini vonis tingkat pertama.
Pada pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Nurhadi dijatuhi vonis pidana penjara selama 5 tahun serta denda sebesar Rp500 juta dengan ketentuan subsider 140 hari kurungan.
Baca Juga: KPK Ungkap Puspom TNI Lakukan Pemeriksaan Terkait Kasus Korupsi BNPB
Selain hukuman badan dan denda, majelis hakim saat itu juga menghukum Nurhadi untuk membayar uang pengganti sejumlah fantastis, yakni Rp 137.159.183.940 (Rp137,15 miliar). Jika terpidana tidak mampu membayar uang pengganti tersebut dalam waktu yang ditentukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht), maka hukuman penjaranya akan ditambah dengan pidana penjara pengganti selama 3 tahun.
Dengan ditolaknya kasasi ini, KPK segera memfokuskan kerja jaksa eksekusi untuk memastikan seluruh amar putusan pengadilan, khususnya pengembalian kerugian keuangan negara melalui pembayaran uang pengganti, dapat segera direalisasikan.
Terdakwa kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Nurhadi (tengah) berbincang dengan kerabat saat sidang diskors di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (9/3/2026). Agenda sidang tersebut mendengarkan keterangan terdakwa dalam kapasitasnya sema (Antara)