Raffi Ahmad Tegaskan Sudah Konsultasi dengan KPK sebelum Ambil Endorse Rp14,7 Miliar

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 16 Nov 2026, 13:00
thumbnail-author
April
Penulis
thumbnail-author
Beno Junianto
Editor
Bagikan
Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad (Instagram)

Ntvnews.id, Jakarta - Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, memberikan klarifikasi terbuka terkait polemik kontrak endorsement senilai Rp14,7 miliar yang melibatkan dirinya dengan dua kementerian. Ia menegaskan bahwa seluruh aktivitas profesionalnya telah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pernyataan tersebut disampaikan Raffi melalui sebuah video klarifikasi yang dirilis pada Senin, 16 November 2026, menyusul kritik publik di media sosial mengenai status pekerjaannya sebagai pejabat negara yang masih menerima kerja sama komersial.

Menurut Raffi, langkah konsultasi dengan KPK tersebut telah dilakukan sejak tahun 2024. Hal ini ia tempuh demi memastikan kelanjutan kariernya di dunia hiburan tetap berada dalam koridor hukum yang sah setelah resmi mengemban jabatan publik.

"Pada tahun 2024, saya telah berkonsultasi dengan KPK mengenai kelanjutan pekerjaan saya sebagai pekerja seni, termasuk dalam menerima endorsement dan kerja sama lainnya," ujar Raffi, 16 November 2026.

Baca Juga: Heboh Dana Rp14,7 Miliar dari 2 Kementerian, Raffi Ahmad: Ini Pelajaran Berharga

Berdasarkan hasil konsultasi tersebut, Raffi menyebutkan bahwa pihak KPK menyatakan aktivitas komersial yang ia tanyakan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku bagi pejabat negara dalam kapasitas tertentu.

"Dari hasil konsultasi tersebut, KPK menyampaikan bahwa aktivitas tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku," tambahnya.

Kendati demikian, selebriti sekaligus pengusaha ini tidak menutup mata terhadap kritik publik yang mengemuka. Ia menyadari bahwa aspek legalitas saja belum cukup, melainkan harus diimbangi dengan standar etika, kepatutan, dan penjagaan kepercayaan masyarakat.

"Namun saya menyadari bahwa etika, kepatutan, dan kepercayaan publik yang melekat pada jabatan saya ini harus menjadi pertimbangan dalam setiap keputusan saya," tutur Raffi.

Menanggapi polemik yang terjadi, Raffi menyatakan komitmennya untuk menjadikan kejadian ini sebagai bahan evaluasi mendalam agar lebih berhati-hati dalam memilah aktivitas profesional di masa mendatang.

"Karena itu, saya menjadikan kejadian ini sebagai pembelajaran dan berkomitmen untuk lebih berhati-hati agar kekeliruan serupa tidak terulang," ucapnya.

Polemik ini bermula ketika kontrak endorsement senilai total Rp14,7 miliar dengan dua kementerian ramai diperbincangkan warganet. Berdasarkan penelusuran, kerja sama tersebut mencakup kontrak dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang dijalin sebelum dirinya diangkat sebagai Utusan Khusus Presiden, serta kontrak dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang berlangsung saat ia sudah menjabat.

Baca Juga: Buntut Proyek Rp14,7 M, Raffi Ahmad Siap Diaudit BPK