Ntvnews.id, Jakarta - Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, akhirnya memberikan klarifikasi terbuka terkait polemik endorsement senilai Rp14,7 miliar yang bersumber dari dua kementerian, yakni Kemendikbudristek dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Dalam pernyataannya, Raffi menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi mendalam kepada seluruh elemen masyarakat yang telah memberikan kritik, teguran, serta masukan konstruktif.
Pria yang akrab disapa Sultan Andara ini menegaskan bahwa kepercayaan publik merupakan hal yang sakral dan tidak cukup dijaga hanya melalui ungkapan maaf secara lisan.
Menurutnya, kepercayaan tersebut harus dibuktikan secara nyata lewat konsistensi tindakan, pengambilan keputusan, serta integritas dalam menjalankan amanah publik.
"Dan yang terakhir, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang sudah memberikan kritik, mengingatkan, dan menyampaikan semua masukannya," ujar Raffi dalam video Instagram, 16 November 2026.
Baca Juga: Minta Maaf Soal Polemik KKP, Raffi Ahmad & The Dudas Sumbangkan Rp15 M untuk Pemulihan Bencana
View this post on Instagram
Ia juga menekankan bahwa dirinya memandang setiap teguran sebagai bentuk kepedulian yang harus direspons dengan introspeksi mendalam.
"Saya memahami bahwa kepercayaan publik tidak cukup dijaga melalui kata-kata atau permintaan maaf, karena kepercayaan itu harus dijaga melalui keputusan, tindakan, dan juga konsistensi. Saya menerima ini sebagai pembelajaran yang sangat-sangat berharga," imbuhnya.
Selain itu, Raffi menilai bahwa gelombang kritik yang datang dari berbagai kalangan masyarakat merupakan pilar demokrasi yang esensial bagi kelangsungan bangsa dan negara. Ia berkomitmen untuk menjadikan polemik ini sebagai momentum evaluasi diri.
"Soal kritikan, saran, yang disampaikan dalam bentuk apapun adalah bagian dari demokrasi yang menjadi identitas untuk negara tercinta kita. Sekali lagi, saya meminta maaf," tutup Raffi.
Polemik terkait anggaran endorsement dari dua kementerian ini sebelumnya sempat menjadi sorotan tajam di ruang publik dan memicu diskursus luas mengenai transparansi serta etika pejabat publik dalam menerima kerja sama komersial.
Raffi Ahmad (Instagram)