Ntvnews.id, Jakarta - Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri menegaskan setiap kegiatan intelijen harus dilengkapi persetujuan tertulis, memiliki batas waktu yang jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ketentuan itu disampaikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan bersama Komisi III DPR RI pada hari ini.
Kepala Baintelkam Polri Komjen Dedy Kusuma Bakti menjelaskan, pelaksanaan kegiatan intelijen Polri harus tercatat dan berada dalam mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.
"Setiap kegiatan intelijen dilaksanakan dengan persetujuan tertulis, ada jangka waktunya dan tercatat secara jelas serta dipertanggungjawabkan oleh Kabaintelkam Polri," ujar Dedy dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI, Senin, 16 November 2026.
Dedy mengatakan, pelaksanaan tugas intelijen Polri memiliki landasan hukum dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri serta Pasal 4 ayat (9) dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
Baca Juga: Daftar Korban Penyadapan Listyo Sigit Cs, dari Najwa Shihab, Nagita, Raffi Ahmad hingga Alfito
Kabaintelkam Polri, Komjen Dedy Kusuma Bakti. (YouTube TVR Parlemen)
Berdasarkan ketentuan itu, Intelkam Polri bertugas mendeteksi potensi gangguan keamanan, memberikan peringatan dini, serta melakukan pencegahan terhadap ancaman keamanan dalam negeri.
Dalam menjalankan fungsi ini, Intelkam mengumpulkan informasi yang kemudian diolah menjadi laporan intelijen untuk disampaikan kepada pimpinan Polri. Di samping fungsi intelijen, kata Dedy,Baintelkam juga dapat memberikan dukungan dalam proses penegakan hukum.
Tapi, dukungan itu terbatas pada bantuan teknis dan taktis, bukan kewenangan melakukan penyidikan.
Bantuan kepada penyidik harus didasarkan pada permintaan tertulis. Sementara, kewenangan penyidikan, termasuk penentuan langkah-langkah untuk mengungkap tindak pidana, tetap berada di tangan penyidik.
"Dengan demikian Kabaintelkam Polri tidak melakukan penyidikan, namun dapat memberikan dukungan berupa bantuan teknis, taktis dan kekuatan dalam pelaksanaan kegiatan penegakan hukum," tandasnya.
Komisi III DPR RI menggelar rapat soal RUU tentang Penyadapan bersama Baintelkam Polri di kompleks parlemen, Jakarta, Senin, 16 November 2026 (Antara)