Bareskrim Usut TPPU Kasus BBM Subsidi Ilegal di Sulsel, Kerugian Negara Rp67,9 Miliar

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 16 Nov 2026, 17:13
thumbnail-author
Adiansyah
Penulis
thumbnail-author
Adiantoro
Editor
Bagikan
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Pol. Suhasto Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Pol. Suhasto (Ntvnews.id/Adiansyah)

Ntvnews.id, Jakarta - Bareskrim Polri mengembangkan penyidikan kasus penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Sulawesi Selatan ke dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Pol. Suhasto menjelaskan, perkara awal kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi tersebut ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan.

Penyidikan bermula dari laporan polisi tertanggal 26 Februari 2026 terkait dugaan pelanggaran Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Berdasarkan hasil penyidikan, para pelaku diduga menjalankan praktik ilegal dengan memindahkan BBM jenis biosolar dari sejumlah truk tangki ke kapal SPOB Sania dan SPOB Sukses Rahayu 999. Selanjutnya, BBM tersebut kembali dipindahkan melalui mekanisme ship-to-ship ke kapal tanker MT Bakti 1 di perairan Makassar.

Aktivitas pemindahan BBM bersubsidi itu diduga berlangsung sejak Oktober 2025 hingga Februari 2026. Total volume BBM yang dipindahkan dalam praktik tersebut mencapai sekitar 3.532 kiloliter (KL).

"Dalam proses penyidikan perkara pidana asal, penyidik telah memeriksa 43 orang saksi, satu orang ahli dari BPH Migas, serta menetapkan tujuh orang tersangka. Perkiraan kerugian negara dari tindak pidana asal ini mencapai Rp67.904.375.000," ujar Suhasto dalam konferensi pers di Lobby Gedung Awaloedin Djamin Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin, 16 November 2026.

Dalam pengungkapan kasus tersebut, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya dua kapal SPOB, tujuh truk pengangkut BBM, dua mesin pompa beserta selang sepanjang kurang lebih 500 meter, satu kapal tanker MT Bakti 1, sekitar 120 KL biosolar, serta sejumlah dokumen transaksi.

Suhasto mengatakan, berkas perkara pidana asal telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan melalui surat tertanggal 12 November 2026.

Setelah itu, penyidik melakukan pengembangan ke dugaan TPPU melalui laporan polisi yang diterbitkan pada 20 Oktober 2026 dengan menerapkan Pasal 607 KUHP.

Melalui penyidikan lanjutan ini, Bareskrim Polri akan menelusuri transaksi keuangan serta kepemilikan aset yang diduga berkaitan dengan hasil kejahatan. Upaya tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan follow the money dan follow the asset untuk mengungkap pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari praktik penyalahgunaan BBM subsidi.

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol. Taufik Herdiansyah Zeinardi mengungkapkan, para pelaku diduga menggunakan dokumen pembelian BBM non-subsidi dari perusahaan pemegang Izin Niaga Umum (INU) untuk menyamarkan distribusi BBM bersubsidi.

Dokumen tersebut digunakan agar pengangkutan BBM dengan volume melebihi catatan resmi seolah-olah merupakan kegiatan distribusi yang sah.

Dalam menjalankan aksinya, BBM diangkut menggunakan truk tangki sebelum dipindahkan ke kapal SPOB. Selanjutnya, muatan kembali dialihkan ke kapal tanker. Para pelaku diduga mengganti dokumen asal pengiriman dengan dokumen pengiriman lainnya untuk menutupi aktivitas ilegal tersebut.

"Dari bulan Oktober sampai Februari, total selisih volume yang tidak sesuai dengan dokumen asal mencapai kurang lebih 3.652 KL dari lima kali pengiriman. Dari kasus ini kami telah menetapkan tujuh orang tersangka, dan empat berkas perkara tersangka sudah dinyatakan lengkap atau P21 per tanggal 12 November," ungkap Taufik.

Ia memastikan, koordinasi antara Polda Sulawesi Selatan dan Bareskrim Polri akan terus dilakukan untuk mengembangkan penyidikan serta mengungkap seluruh pihak yang terlibat dalam praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi tersebut.

Di sisi lain, Direktur BBM BPH Migas Chrisnawan Anditya mengapresiasi langkah Bareskrim Polri dan Polda Sulawesi Selatan dalam mengungkap penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi.

Menurutnya, praktik ilegal tersebut tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga mengganggu penyaluran subsidi agar tepat sasaran. Penyalahgunaan BBM subsidi juga dapat merampas hak masyarakat yang seharusnya menerima manfaat dari program pemerintah tersebut.

Chrisnawan mengingatkan masyarakat agar menggunakan BBM bersubsidi sesuai ketentuan dan tidak terlibat dalam praktik perdagangan ilegal.

"Kami mengimbau masyarakat untuk senantiasa menggunakan BBM bersubsidi secara tepat sesuai peruntukannya karena subsidi tersebut menggunakan uang negara, serta tidak memperjualbelikannya secara ilegal," ujar Chrisnawan.